KEPANJEN, DISWAYMALANG.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang meminta hasil pemeriksaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi pelajar tidak berhenti pada pencatatan kondisi kesehatan. Setiap temuan gangguan kesehatan harus ditindaklanjuti melalui penanganan medis maupun pendampingan yang melibatkan sekolah, orang tua, dan tenaga kesehatan.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Budiar Anwar saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Kabupaten Malang 2026 di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Rabu (11/11/2026) pagi.
Sebanyak 200 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terdiri dari kepala puskesmas, sekretaris camat, Tim Pembina UKS/M Kabupaten Malang, narasumber, kepala sekolah, serta pengawas sekolah dan madrasah.
Budiar menilai pemeriksaan kesehatan di lingkungan pendidikan memiliki peran penting dalam mendeteksi kondisi kesehatan anak sejak dini. Sebab, gangguan kesehatan yang tidak segera dikenali dan ditangani berpotensi memengaruhi pertumbuhan, perkembangan, hingga kemampuan belajar siswa.
BACA JUGA:Sekda Budiar Dorong Guru di Kabupaten Malang Terus Berinovasi, Kompetensi Jadi Kunci Mutu Pendidikan
"Anak-anak yang sehat akan memiliki kesempatan lebih besar untuk tumbuh, berkembang, belajar, dan meraih prestasi secara optimal. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan harus dimulai sejak dini, termasuk melalui lingkungan pendidikan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman," tegasnya.
Menurut Budiar, sekolah dan madrasah tidak cukup hanya menjadi tempat penyelenggaraan pendidikan akademik. Lingkungan pendidikan juga harus membangun kebiasaan hidup sehat dan memberikan perlindungan terhadap kondisi kesehatan peserta didik.
Hasil Pemeriksaan CKG Harus Ditindaklanjuti
Budiar secara khusus meminta pelaksanaan CKG di sekolah dan madrasah disiapkan secara matang. Persiapan itu mencakup koordinasi lintas sektor, pendataan sasaran, kesiapan tenaga kesehatan, hingga mekanisme pemeriksaan dan tindak lanjut hasilnya.
Ia mengingatkan, keberhasilan pemeriksaan kesehatan tidak cukup diukur dari jumlah siswa yang telah diperiksa. Hal yang lebih penting adalah bagaimana hasil pemeriksaan tersebut digunakan untuk menentukan langkah penanganan.
"Jangan sampai kegiatan pemeriksaan kesehatan hanya berhenti pada proses pemeriksaan dan pencatatan. Hasilnya harus menjadi dasar bagi sekolah, orang tua, dan tenaga kesehatan untuk melakukan langkah-langkah penanganan maupun pendampingan yang diperlukan," tandasnya.
BACA JUGA:Kanjuruhan Adiluhung 2026 Digelar 10 Hari, Didukung Dana Non-APBD
Dengan mekanisme tersebut, siswa yang ditemukan mengalami gangguan kesehatan diharapkan memperoleh perhatian sesuai kebutuhan. Sekolah, keluarga, dan fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki koordinasi yang jelas agar tindak lanjut tidak terabaikan.
Untuk mendukung pelaksanaan CKG, Pemkab Malang mendorong keterlibatan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, puskesmas, pemerintah kecamatan, serta seluruh satuan pendidikan.
Kolaborasi diperlukan agar pemeriksaan menjangkau pelajar di berbagai sekolah dan madrasah. Selain itu, koordinasi juga penting untuk memastikan hasil pemeriksaan dapat ditangani sesuai kewenangan masing-masing pihak.