BACA JUGA:Usulan Pemakzulan Gibran Diterima Puan, DPR Kaji Langkah Lanjutan
Mereka berharap aspirasi masyarakat mengenai putusan MK dan MA mendapat tanggapan dari lembaga legislatif. Jazilul menilai perkembangan pembahasan politik akan terlihat setelah DPR kembali menjalankan agenda persidangan.
Salah satu momentum yang ditunggu adalah rapat paripurna pembukaan masa sidang. Dalam agenda tersebut, DPR juga akan mendengarkan pidato Ketua DPR.
'Terus terang saya dapat juga masukan dari teman-teman PKB ya dari berbagai DPC juga yang berharap suara rakyat terkait dengan putusan MK, putusan MA, DPR segera memberikan respons yang cepat,' ujarnya.
PKB Minta Polemik Diselesaikan melalui Kewenangan DPR
Jazilul kembali menekankan bahwa respons parlemen harus tetap berlandaskan aturan dan kewenangan yang dimiliki DPR. Ia menyebut hak angket, hak menyatakan pendapat, serta mekanisme lain yang tersedia dapat menjadi instrumen untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Bagi PKB, aspirasi masyarakat perlu mendapatkan ruang dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun, langkah yang ditempuh tidak boleh keluar dari koridor ketatanegaraan.
Hingga Selasa, 10 November 2026, Jazilul belum menyampaikan keputusan resmi partainya mengenai desakan agar Gibran mundur dari jabatan wakil presiden.
BACA JUGA:Gerindra Minta Putusan MA soal Suket Pendidikan Gibran Tak Dikaitkan Langsung dengan Jabatan Wapres
Dengan demikian, pernyataan PKB saat ini lebih menitikberatkan pada mekanisme yang harus ditempuh apabila terjadi perubahan jabatan wakil presiden. Sementara itu, perkembangan polemik putusan MK dan MA serta respons DPR masih menjadi bagian dari dinamika politik yang berlangsung.