JAKARTA, DISWAYMALANG.ID – Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum menjadi keputusan politik. Namun, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengingatkan bahwa perubahan posisi wakil presiden, baik karena mengundurkan diri maupun diberhentikan, harus mengikuti mekanisme ketatanegaraan.
Penegasan itu disampaikan Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026. Ia menanggapi berkembangnya desakan terkait posisi Gibran di tengah polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
'Mundur atau dimundurkan sama-sama tetap melalui sidang istimewa,' kata Jazilul.
Menurut dia, DPR memiliki peran dalam proses pergantian wakil presiden. Karena itu, setiap keputusan yang menyangkut jabatan tersebut tidak bisa dilepaskan dari prosedur konstitusional dan kewenangan lembaga legislatif.
PKB Belum Menentukan Sikap soal Gibran
Meski menyampaikan pandangan mengenai mekanisme pergantian wakil presiden, Jazilul menegaskan PKB belum mengambil keputusan terkait wacana pengunduran diri Gibran.
BACA JUGA:Gerindra Rapat Bahas Usulan Pemakzulan Gibran, Ini Sikapnya
Dia menyebut isu tersebut masih berkembang di ruang publik. Partainya memilih mencermati situasi sebelum menentukan sikap lebih lanjut.
'Itu baru terdengar sebagai isu. Kalau soal sikapnya, kita tunggu. Tapi yang jelas, DPR diberikan kewenangan beberapa kewenangan ya, menghadapi berbagai masalah atau kasus,' ujarnya.
Jazilul juga mengingatkan bahwa parlemen mempunyai sejumlah instrumen untuk merespons persoalan politik dan ketatanegaraan. Di antaranya hak angket dan hak menyatakan pendapat (HMP).
Kedua instrumen tersebut dapat menjadi bagian dari pembahasan DPR dalam menyikapi persoalan yang berkembang. Menurut Jazilul, sejumlah kalangan masyarakat dan tokoh juga menginginkan parlemen tidak membiarkan polemik putusan MK dan MA berlarut-larut.
Aspirasi tersebut, lanjut dia, perlu ditanggapi melalui jalur yang memang tersedia dalam kewenangan DPR.
'Supaya polemik ini tidak berlarut-larut, yang saya dengar aspirasi dari masyarakat, dari tokoh meminta kepada DPR untuk menyelesaikan masalah ini lewat jalur yang diberikan kewenangan oleh DPR,' katanya.
Desakan Respons DPR Datang dari Daerah
Dorongan agar DPR segera merespons persoalan tersebut ternyata tidak hanya disampaikan kalangan di tingkat pusat. Jazilul mengaku menerima masukan dari sejumlah pengurus PKB di daerah, termasuk perwakilan Dewan Pengurus Cabang (DPC).