JAKARTA, DISWAYMALANG.ID – Partai Gerindra menggelar rapat internal pada Selasa (10/11/2026) untuk membahas perkembangan polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran, di tengah menguatnya dorongan agar DPR menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional.
Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad mengatakan, rapat internal akan membicarakan dinamika politik dan hukum yang berkembang, termasuk putusan MA serta Mahkamah Konstitusi (MK). Pembahasan itu juga akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang meminta parlemen merespons polemik tersebut.
“Gerindra baru hari ini akan melaksanakan rapat internal untuk membicarakan tentang dinamika yang berkembang, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi dan juga putusan Mahkamah Agung,” kata Kamrussamad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Belum Ada Keputusan Resmi Gerindra
Sebelum rapat digelar, Fraksi Gerindra di DPR belum menetapkan sikap resmi. Kamrussamad menyebut fraksi masih menunggu pembahasan internal setelah rapat paripurna DPR.
BACA JUGA:Usulan Pemakzulan Gibran Diterima Puan, DPR Kaji Langkah Lanjutan
Dengan demikian, rencana pertemuan tersebut belum dapat dimaknai sebagai keputusan Gerindra untuk mendukung ataupun menolak usulan pemakzulan Gibran. Partai itu masih akan membicarakan perkembangan perkara dan menentukan langkah berdasarkan hasil pembahasan.
Kamrussamad menyatakan Gerindra memahami adanya desakan dari masyarakat agar polemik terkait putusan MA segera ditindaklanjuti oleh parlemen. Menurut dia, persoalan tersebut perlu dibahas secara serius, tetapi tetap harus mengikuti konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Gerindra Hormati Hak Anggota DPR
Mengenai kemungkinan anggota DPR dari fraksi lain menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) maupun hak angket, Kamrussamad mengatakan Gerindra akan menghormati aspirasi tersebut selama dijalankan sesuai aturan.
Ia menegaskan, Fraksi Gerindra tidak akan menutup ruang bagi dinamika politik lintas fraksi. Penggunaan hak DPR, menurut dia, harus merujuk pada ketentuan dalam undang-undang yang mengatur MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.
“Kami akan menghormati setiap aspirasi yang berkembang dari lintas fraksi, sepanjang sesuai dengan undang-undang MD3, apakah menggunakan hak menyatakan pendapat ataupun juga menggunakan hak angket atau usulan lain yang dipandang perlu,” ujarnya.
BACA JUGA:Mahfud MD Desak Usut Pidana Penerbitan Suket SMA Gibran dan Pasal PKPU usai Putusan MA
Kamrussamad juga menepis anggapan bahwa Gerindra akan menghindari pembahasan karena Gibran saat ini menjabat sebagai wakil presiden. Ia menyatakan partainya akan mendasarkan sikap pada konstitusi dan penegakan hukum.
Rapat Internal Jadi Penentu Sikap Fraksi