Perkiraan kebutuhan sekitar Rp1 miliar untuk setiap lokasi juga belum menjadi keputusan alokasi anggaran. Besaran tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut.
Pengembangan fasilitas, menurut Basnang, tidak boleh menghilangkan identitas pesantren. Setiap lembaga tetap harus memiliki ruang untuk mempertahankan tradisi dan karakter pendidikannya.
“Tidak ada niatnya untuk menyeragamkan, karena Undang-Undang Pesantren kan mengakui keunikan kekhasannya,” tegasnya.
Pembenahan juga menyentuh tata kelola akademik. Kemenag mendorong koordinasi integrasi data Ma’had Aly dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Langkah ini diperlukan untuk memperkuat administrasi dan memudahkan verifikasi riwayat pendidikan lulusan ketika melamar pekerjaan maupun melanjutkan studi.
Akses bantuan pendidikan, termasuk KIP Kuliah sesuai persyaratan yang berlaku, turut menjadi perhatian. Sementara pengembangan karier dosen hingga jenjang profesor membutuhkan kajian mengenai rekognisi pembelajaran lampau, kualifikasi akademik, dan mekanisme jabatan akademik.
Dukungan kesejahteraan pengajar juga mulai diperkuat. Pada 2026, Kemenag mengalokasikan insentif Rp5,576 miliar bagi 697 dosen Ma’had Aly non-ASN yang telah ditetapkan sebagai penerima. Setiap dosen memperoleh bantuan Rp8 juta, dengan pencairan yang menurut keterangan Kemenag pada 23 Oktober ditargetkan berlangsung pada akhir November.
Direktur Ma’had Aly Adib menyampaikan bahwa forum konsultasi tersebut melibatkan pengurus Asosiasi Ma’had Aly dan perwakilan sembilan lembaga. Pembahasannya meliputi kebutuhan akademik, pemetaan kelembagaan, kurikulum, serta koordinasi data.
Seluruh masukan akan menjadi bahan penyusunan cetak biru pengembangan Ma’had Aly yang diselaraskan dengan Peta Jalan Pesantren. Kemenag berharap gagasan penguatan doktor, dosen, fasilitas, dan tata kelola akademik dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dengan tahapan pelaksanaan yang terukur.