JAKARTA, DISWAYMALANG.ID--Penjabat atau Pj yang mempin kota atau kabupaten dinilai tidak memberi pengaruh terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan. Tidak main-main, penilaian ini datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK mengeluarkan penilaian mengacu kepada hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024. Survei ini antara lain juga menyasar sebanyak 508 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.
Dari hasil survei yang dirilis Sabtu (25/1), lembaga antirasuah ini mengungkapkan bahwa penjabat (Pj) kepala daerah tidak memengaruhi perbaikan tata kelola di daerah yang dipimpinnya.
"Kalau di-test secara statistik, penjabat itu tidak berpengaruh untuk perbaikan tata kelola di daerah," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.
Di Malang Raya, ada dua wilayah yang saat ini dipimpin Pj. Yaitu, Kota Malang dipimpin Pj Wali Kota Iwan Setiawan dan Kota Batu dipimpin Pj Aries Agung Paewai.
Hasil Tidak Membaik
Dari hasil SPI itu, Pahala menjelaskan secara keseluruhan daerah yang dipimpin oleh Pj kepala daerah hasil survei terhadap tata kelola menunjukkan hasil yang tidak membaik. Hal ini sempat menjadi pertanyaan KPK.
Ini karena para Pj itu harusnya tidak terbebani biaya politik untuk memimpin daerah tersebut. "Teorinya kalau penjabat ini, kan, dia tidak pakai biaya politik, kan, gitu, ya. Artinya, kalau dia jadi pejabat, harusnya dia tidak terbeban untuk ngumpulin duit lah, gitu," jelasnya.
"Jadi, harusnya SPI-nya membaik. Tapi, kita lihat enggak begitu, penjabat itu ternyata enggak ada pengaruhnya buat SPI. Ada beberapa daerah misalnya DKI, ya, itu turun," tambahnya.
Pahala mengungkapkan bahwa daerah yang disurvei tersebut merupakan daerah yang dipimpin oleh Pj selama 1 hingga 2 tahun. Namun, bukannya membawa perbaikan, justru nilai integritas daerah yang dipimpin Pj tersebut makin menurun.
"Padahal penjabatnya kita pilih yang 2 tahun dan 1 tahun (memimpin), lho. Jadi bukan penjabat yang 1 bulan 2 bulan, enggak," pungkas dia.
Skor Nasional Naik
Dalam SPI 2024 tersebut, KPK melakukan penilaian terhadap 604 instansi yang terdiri dari 508 pemerintah kabupaten/kota, 94 kementerian/lembaga, 37 pemerintah provinsi, dan 2 BUMN. Hasilnya, indeks integritas nasional tahun ini mencapai skor 71,53.
Dalam survei tersebut, KPK juga membagi kategori dari masing-masing kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah. Tiap kategori tersebut, dibagi lagi menjadi tipe besar, sedang, dan kecil.
Pahala mengatakan bahwa terjadi peningkatan nilai integritas dibandingkan tahun sebelumnya. "Ada peningkatan skor SPI. Jadi kalau sebelumnya kita ada di bawah 70 nasional, sekarang lewat 70," kata Pahala.