Peringatan tersebut berkaitan dengan hasil pemadanan data penerima bantuan sosial dengan informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pemerintah sebelumnya menemukan sejumlah data KPM yang terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online.
Temuan tersebut merupakan hasil pemadanan data dan tidak dapat langsung dimaknai sebagai bukti bahwa setiap nama yang muncul pasti melakukan judi online. Pemerintah tetap melakukan pengecekan terhadap data dan kondisi di lapangan.
Kemensos juga mendorong pemerintah daerah, pemerintah desa atau kelurahan, serta pendamping sosial melakukan verifikasi apabila terdapat indikasi penyalahgunaan bansos.
Apabila KPM merasa tidak pernah melakukan aktivitas yang dimaksud tetapi datanya terindikasi, penerima dapat meminta klarifikasi melalui jalur yang tersedia. Proses tersebut penting agar keputusan terkait status bantuan didasarkan pada data dan verifikasi yang sesuai.
Bagi KPM yang menunggu PKH Agustus 2026, langkah paling aman adalah memeriksa status melalui kanal resmi, memastikan data kependudukan benar, kemudian menghubungi pendamping sosial atau pemerintah setempat jika ditemukan kendala. Dengan cara tersebut, penerima dapat memperoleh informasi berdasarkan data terbaru dan menghindari kabar yang belum terverifikasi.(*)