JAKARTA, DISWAYMALANG.ID - PKH Agustus 2026 masih disalurkan secara bertahap kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Karena pencairan tidak dilakukan serentak, sebagian penerima mungkin belum melihat bantuan masuk meski masih tercatat sebagai penerima.
Program Keluarga Harapan atau PKH tahap 3 mencakup periode Juli, Agustus, dan September 2026. Dengan mekanisme tersebut, KPM tidak selalu menerima bantuan pada tanggal yang sama. Status penyaluran juga dapat dipengaruhi proses administrasi dan pemutakhiran data.
Bagi penerima yang belum mendapatkan PKH Agustus 2026, pengecekan status menjadi langkah penting sebelum menyimpulkan bantuan tidak lagi diberikan. Pemeriksaan dapat dilakukan menggunakan NIK melalui situs resmi Cek Bansos Kementerian Sosial (Kemensos).
Cek status menggunakan NIK
Masyarakat dapat membuka laman resmi Cek Bansos Kemensos menggunakan ponsel. Setelah masuk ke laman tersebut, penerima perlu memasukkan NIK sesuai KTP dan kode verifikasi yang tersedia.
Selanjutnya, sistem akan memproses pencarian berdasarkan data yang dimasukkan. Hasilnya dapat menunjukkan informasi mengenai status penerima, termasuk data sosial yang berkaitan dengan kepesertaan bantuan.
Pengecekan melalui kanal resmi penting dilakukan untuk menghindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga perlu berhati-hati jika ada pihak yang meminta sejumlah uang atau data pribadi dengan alasan dapat mempercepat pencairan PKH.
Jangan langsung menganggap gagal menerima
KPM yang belum menerima dana tidak perlu langsung menyimpulkan dirinya gagal mendapatkan bantuan. Penyaluran PKH tahap 3 berlangsung dalam periode Juli sampai September sehingga pencairan dapat terjadi secara bertahap.
Perbedaan waktu pencairan juga membuat sebagian penerima mendapatkan bantuan lebih dahulu dibandingkan KPM lainnya. Oleh sebab itu, status penerima perlu diperiksa terlebih dahulu.
Jika hasil pengecekan masih menunjukkan bahwa nama yang bersangkutan tercatat sebagai penerima manfaat, KPM dapat memantau perkembangan penyaluran secara berkala. Apabila terdapat persoalan, pendamping sosial dapat menjadi salah satu pihak yang dihubungi untuk memperoleh informasi lebih lanjut.
KPM juga dapat mendatangi kantor desa atau kelurahan. Langkah tersebut berguna terutama apabila penerima menemukan ketidaksesuaian antara data yang tercatat dengan kondisi sebenarnya.
Periksa kembali data keluarga
Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian data kependudukan. NIK, nama, dan informasi anggota keluarga sebaiknya sesuai dengan dokumen kependudukan terbaru.
Perubahan kondisi keluarga yang belum diperbarui dapat membuat data penerima perlu diverifikasi kembali. Karena itu, masyarakat yang mengalami perubahan data dapat menanyakan prosedur pembaruan kepada pemerintah desa atau kelurahan dan pendamping sosial.
Status kepesertaan bantuan sosial juga tidak bersifat permanen. Data penerima dapat mengalami perubahan berdasarkan hasil pemutakhiran dan penilaian yang dilakukan pemerintah.
Dengan demikian, seseorang yang sebelumnya menerima PKH belum tentu secara otomatis tetap mendapatkan bantuan pada periode berikutnya. Pemeriksaan status terbaru menjadi lebih penting dibandingkan hanya mengandalkan riwayat penerimaan sebelumnya.
Bansos harus digunakan sesuai tujuan
Selain persoalan pencairan, pemerintah menaruh perhatian pada penggunaan bantuan sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengingatkan agar bantuan PKH digunakan untuk kebutuhan yang menjadi tujuan program.