Karena itu, DPRD kini lebih menyoroti komponen SILPA yang memiliki ruang fleksibilitas dan masih memungkinkan diarahkan untuk kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas daerah.
"Yang banyak kita soroti adalah yang lebih fleksibel," kata Amithya.
BACA JUGA:Kebakaran Bromo Meluas 742,70 Hektare, 24 Ribu Liter Air Dikerahkan lewat Water Bombing
KUA 2027 Harus Perbaiki Kualitas Belanja
Dengan pendekatan tersebut, DPRD berharap pembahasan KUA 2027 mampu menghasilkan perbaikan konkret dalam kualitas belanja daerah.
Program yang dinilai kurang efektif atau belum tepat sasaran harus dievaluasi. Sementara ruang fiskal yang masih tersedia perlu diarahkan kepada kebutuhan yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Amithya menegaskan konsistensi terhadap RPJMD Kota Malang 2025–2029 tetap menjadi pijakan utama. Namun, perubahan kondisi masyarakat dan hasil evaluasi program juga perlu menjadi pertimbangan apabila pemerintah harus melakukan penyesuaian kebijakan.
Artinya, DPRD tidak hanya mengawal berapa besar anggaran yang disiapkan dalam KUA 2027 Kota Malang, tetapi juga memastikan kepada siapa anggaran tersebut diberikan, seberapa tepat sasaran programnya, dan seberapa besar manfaatnya bagi warga.
Dengan evaluasi tersebut, pembahasan anggaran 2027 diharapkan tidak berhenti pada persoalan angka, tetapi mampu menghasilkan belanja daerah yang lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat Kota Malang.