Pemerintah melihat struktur perusahaan yang terlalu berlapis berpotensi membuat pengambilan keputusan menjadi panjang.
Semakin banyak lapisan perusahaan, semakin panjang pula rantai koordinasi antara induk dengan unit usaha di bawahnya. Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya pengelolaan sekaligus membuat perusahaan kurang lincah dalam merespons perubahan bisnis.
Karena itu, pemangkasan diarahkan terutama kepada entitas yang tidak efektif, berukuran kecil, memiliki fungsi yang tumpang tindih, atau tidak memberikan nilai tambah terhadap bisnis utama.
Dalam pembahasan restrukturisasi sebelumnya, COO Danantara Dony Oskaria bahkan mencontohkan bisnis kecil seperti air minum, agen perjalanan, maupun usaha logistik berskala kecil sebagai jenis kegiatan yang dapat dievaluasi apabila tidak efektif atau terus merugi.
Fokus pada Bisnis Inti
Perampingan anak-cucu BUMN pada akhirnya bukan sekadar persoalan mengurangi jumlah perusahaan. Pemerintah ingin struktur grup perusahaan negara lebih fokus pada bisnis inti dan mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar.
Untuk Pertamina, fokus tersebut berkaitan erat dengan energi dan ketahanan energi nasional. Sementara PLN diarahkan semakin fokus memperkuat sistem ketenagalistrikan dan mendukung agenda ketahanan energi.
Dalam pertemuan terbaru dengan Prabowo, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri juga melaporkan perkembangan Program Mandatori B50 yang telah diluncurkan pada Juli 2026 serta kesiapan infrastruktur untuk tahapan persiapan mandatori bioetanol.
Prabowo Ingin BUMN Lebih Gesit
Sekretaris Kabinet menegaskan pemangkasan layer dan anak-cucu perusahaan ditujukan agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan produktivitas meningkat.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari agenda besar pemerintah dan Danantara untuk membuat ekosistem BUMN lebih sederhana, efisien, dan fokus.
Dengan demikian, angka 1.044 entitas bukan berarti seluruh perusahaan tersebut akan hilang dalam waktu singkat. Prosesnya dilakukan melalui berbagai skema, mulai dari merger, konsolidasi, divestasi, restrukturisasi hingga likuidasi terhadap entitas yang memang tidak lagi memiliki nilai strategis.
Bagi pemerintah, tujuan akhirnya adalah membangun perusahaan negara dengan struktur yang lebih ramping tetapi memiliki kemampuan bisnis lebih kuat, pengambilan keputusan lebih cepat, serta kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.