Namun, ia menegaskan kritik yang disampaikan sebaiknya berbasis data, hasil penelitian, dan kajian yang jelas.
“Kalau kritik saja biasanya diterima, cuma memang sering kali kritik-kritik itu disampaikan tidak berbasiskan data. Dasarnya harus data, by research melalui kajian dan penelitian,” ujarnya.
Menurut dia, kritik berbasis fakta dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Sebaliknya, kritik yang mengandung disinformasi atau sekadar opini tanpa dasar cenderung sulit memberikan kontribusi positif.
Penguatan Pengawasan Jadi Kunci Pulihkan Kepercayaan
Mengenai isu perombakan kabinet atau reshuffle, Trubus menilai keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Meski demikian, ia mengakui reshuffle bukan keputusan sederhana karena berkaitan dengan dinamika politik dalam koalisi pemerintahan.
Untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat, Trubus menyarankan pemerintah memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan program.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperketat pengawasan, membangun tata kelola yang transparan, serta rutin menyampaikan perkembangan program kepada publik.
“Harus ada law enforcement bagi yang melanggar, pengawasan diperketat, tata kelola dibuat transparan, dan para menteri menyampaikan perkembangan program kepada masyarakat,” pungkasnya.