MALANG, DISWAYMALANG.ID--Pemerintah Kabupaten Malang terus berupaya meningkatkan standar perlindungan dan kesejahteraan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Langkah ini ditegaskan oleh Wabup Malang, Lathifah Shohib, saat menghadiri Rapat Koordinasi bersama Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kemenko PMI Leontinus Alpha Edison di Jakarta, Selasa (28/4) sore.
Pertemuan strategis tersebut difokuskan pada penguatan tata kelola penempatan, perlindungan hukum, hingga program pemberdayaan bagi PMI. Mengingat Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah pengirim tenaga kerja migran terbesar di Jawa Timur, penanganan isu ini menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah.
Lathifah menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta untuk memastikan keamanan para pekerja. Menurutnya, perlindungan tidak boleh hanya dilakukan saat pekerja berada di luar negeri, tetapi harus dimulai sejak tahap persiapan.
BACA JUGA:Hasil Derby Jatim, Arema FC Takluk 0-4 atas Persebaya, Bajul Ijo Pesta Gol di Babak Kedua
“Rapat koordinasi ini sangat strategis untuk menyatukan persepsi dan memperkuat komitmen bersama dalam memastikan seluruh Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Malang terlindungi secara optimal, baik sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah kembali ke tanah air,” tutur Wakil Bupati Lathifah.
Selain aspek perlindungan hukum, Wabup juga menyoroti peran penting Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Beliau berharap perusahaan-perusahaan tersebut memiliki tanggung jawab moral dan profesional dalam memberikan layanan yang transparan dan berorientasi pada keselamatan pekerja.
Koordinasi ini juga dimanfaatkan sebagai wadah untuk memetakan berbagai kendala yang sering terjadi di lapangan. Dengan adanya komunikasi terbuka antara kementerian dan kepala daerah, diharapkan muncul solusi konkret untuk meminimalisir risiko yang dapat merugikan PMI maupun keluarga yang ditinggalkan di kampung halaman.
“Rapat koordinasi ini juga menjadi ruang diskusi untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan serta merumuskan solusi bersama melalui komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang berkesinambungan, guna mencegah permasalahan yang dapat merugikan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya,” tandas Wakil Bupati Malang.
BACA JUGA:Sengketa Sumber Air Giripurno Memanas, Camat Bumiaji Pertaruhkan Jabatan
BACA JUGA:Disway Business Adventures Guangzhou-Dongguan (6): Mengunjungi Pelabuhan Terbesar Kelima di Dunia
Agenda ini turut dihadiri oleh Wakil Walikota Pasuruan HM Nawawi, jajaran Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, Rektor Universitas Kepanjen, serta sejumlah perwakilan perusahaan penempatan di wilayah Kabupaten Malang.
Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu mewujudkan ekosistem kerja migran yang lebih aman, profesional, dan berdaya secara ekonomi.
Melalui penguatan tata kelola ini, Pemerintah Kabupaten Malang berharap para pekerja migran tidak hanya mendapatkan jaminan keselamatan di perantauan, tetapi juga memiliki bekal keterampilan yang cukup saat kembali ke tanah air agar mampu mandiri secara ekonomi.