Selain faktor keamanan, daya saing harga Thailand juga tergerus. Sepanjang 2025, Baht menguat sekitar 9,4% terhadap dolar AS, membuat biaya akomodasi dan konsumsi meningkat signifikan. Pada 2026, beban biaya tambahan wisatawan hampir 93% lebih mahal dibandingkan sebelumnya akibat kenaikan pajak bandara dan biaya masuk.
Dari sisi lingkungan, krisis polusi PM2.5 di Bangkok dan Chiang Mai mencapai 58–86 µg/m³ pada awal 2026—lebih dari 10 kali standar WHO. Sementara itu, pemutihan karang telah merusak hingga 80% terumbu di beberapa kawasan laut.
Kombinasi krisis keamanan, ekonomi, dan lingkungan ini menjadikan Thailand kehilangan posisinya sebagai destinasi utama Asia.
Pelajaran dari Dalam Negeri: Ketika Hulu Rusak, Hilir Tenggelam
Ilustrasi foto udara pengendara melintasi jalan nasional Medan-Banda Aceh yang terendam banjir di Desa Peuribu, Arongan Lambalek, Aceh Barat, Aceh, Kamis (27/11/2025). -antara ANT--
Indonesia sebenarnya telah lebih dulu membayar mahal harga pembangunan tanpa kendali. Banjir bandang dan longsor di Bandung Selatan, Puncak, dan berbagai wilayah Sumatera menunjukkan korelasi kuat dengan deforestasi dan alih fungsi lahan.
Riset tata ruang menunjukkan bahwa konversi kawasan hutan dan resapan air menjadi vila dan hotel di lereng curam telah menghilangkan kapasitas infiltrasi tanah hingga lebih dari 40% di beberapa wilayah rawan bencana.
Ketika daerah hulu berubah menjadi beton, maka bencana di hilir menjadi konsekuensi struktural, bukan sekadar musibah alam.
Ancaman bagi Kota-Kota Wisata Indonesia
Kota-kota wisata seperti Batu, Lembang, Dieng, dan Berastagi memiliki karakter geografis yang serupa: topografi curam, sistem air sensitif, dan kapasitas infrastruktur terbatas.
Jika pertumbuhan akomodasi terus dibiarkan tanpa kontrol, maka tekanan ekologis akan meningkat secara eksponensial. Dalam jangka panjang, biaya bencana dan rehabilitasi akan jauh lebih besar dibandingkan manfaat ekonomi jangka pendek.
Dari Kuantitas ke Kualitas: Agenda Mendesak
Pengalaman Bali dan Thailand menegaskan bahwa paradigma pariwisata berbasis volume telah mencapai titik jenuh.
Indonesia perlu segera memperkuat lima agenda utama:
- Pengetatan Tata Ruang. Moratorium pembangunan di zona hijau dan resapan harus berbasis data spasial dan penegakan hukum tegas.
- Manajemen Daya Dukung.Setiap destinasi wajib memiliki batas maksimal pengunjung berbasis kajian ilmiah.
- Reformasi Model Bisnis. Mengakhiri perang harga dan beralih ke experience-based tourism.
- Kolaborasi Pentahelix. Integrasi kebijakan akademisi, pemerintah, bisnis, masyarakat, dan media.
- Transparansi Komunikasi Publik. Penyampaian data yang jujur untuk membangun kepercayaan wisatawan.
Pariwisata yang Mampu Bernapas
Bali mencatat kenaikan penumpang 9%, tetapi kehilangan hingga Rp 3 triliun dari sektor event. Thailand kehilangan lebih dari 6 juta wisatawan hanya dalam dua tahun. Semua itu bukan kebetulan, melainkan akibat tata kelola yang melampaui daya dukung.
Indonesia masih memiliki waktu untuk belajar. Pariwisata bukan tentang siapa yang paling ramai, tetapi siapa yang paling tahan terhadap krisis. Tanpa keberanian membatasi diri hari ini, kita sedang menyiapkan bencana ekonomi dan ekologis di masa depan.
Pariwisata yang sehat adalah pariwisata yang memberi ruang bagi alam untuk bernapas, masyarakat untuk hidup bermartabat, dan ekonomi untuk tumbuh secara adil.
* Penulis adalah anggota Dewan Pengurus Pusat Indonesian Hotel General Manager (IHGM).