JAKARTA, DISWAYMALANG.ID–Kubu KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) gagal menggelar rapat pleono di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2025). Undangan sudah disebarkan dan jadwal sudah ditetapkan pukul 13.00 WIB. Namun, undangan yang hadir tak memenuhi kuorum sehingga rapat tidak dimulai.
“Sudah ada 78 personel yang hadir, tetapi setelah kita tunggu ternyata Rais Aam KH Miftachul Akhyar tidak hadir. Maka tidak mungkin digelar pleno,” ujar Gus Yahya. Menurut ketentuan organisasi, tambah dia, rapat pleno harus dipimpin bersama oleh Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.
Dilansir dari NU Online, Gus Yahya menilai bahwa forum tersebut tidak memenuhi ketentuan Anggaran Rumah Tangga (ART) NU untuk dapat disebut sebagai rapat pleno yang sah. ART menegaskan, rapat pleno PBNU wajib dipimpin bersama oleh dua mandataris muktamar, yakni Rais Aam dan Ketua Umum.
Gus Yahya pun menyerukan agar semua pihak mematuhi aturan berorganisasi seperti yang telah ditunjukkan oleh pendiri PBNU Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy'ari.
Tak Masalah Muktamar Dipercepat asal Penui Syarat Organisasi
Gus Yahya kemudian menanggapi rencana penyelenggaraan Muktamar dipercepat oleh kubu Syuriah dan Rais Aam KH Miftachul Akhyar. Dia menegaskan, tidak masalah penyelenggaraan Muktamar dipercepat, asalkan sesuai dengan syarat yang diatur dalam organisasi.
"Muktamar mau cepat, mau lambat, tidak ada masalah, tapi syarat harus dipenuhi," ucapnya.
Gus Yahya menjelaskan, salah satu syarat terselenggaranya muktamar yaitu dipimpin langsung Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Rais Aam maupun Ketum PBNU harus hadir secara bersama dalam forum Muktamar tersebut. "Jadi kalau cuma salah satu, tidak mungkin bisa dilaksanakan," ucap dia.
Tidak Terima Penunjukan Pj Ketum
Sebelumnya, Rais Syuriah PBNU telah mengumumkan Zulfa Mustofa terpilih sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU dalam rapat pleno di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025) malam. Rapat diikuti oleh Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, serta seluruh pimpinan lembaga dan badan otonom (Banom) PBNU.
Gus Yahya merasa tidak terima dengan terpilihnya Pj Ketum. Menurut dia, penunjukan keponakan Wapres ke-13 RI Ma'ruf Amin sebagai Pj Ketum itu tidak sah karena rapat pleno yang digelar pada Selasa malam itu tidak sesuai mekanisme.
"Karena memang pertama itu dinyatakan sebagai kelanjutan dari sesuatu yang tidak konstitusional, yang tidak sah, makanya dia menjadi tidak sah dan juga prosedur serta mekanismenya juga tidak sesuai dengan tatanan yang ada," kata Yahya, saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).
Karena tak terima adanya Pleno penunjukan Pj Ketum itulah, kubu Gus Yahya menggelar pleno kemarin yang akhirnya dibatalkan karena Rais Aam KH Miftachul Akhyar tidak hadir.