KLOJEN, DISWAYMALANG.ID–Pemerintah Kota Malang memastikan program percepatan penurunan stunting tetap menjadi prioritas utama meski menghadapi kebijakan efisiensi anggaran pada 2026. Saat ini, tercatat 2.887 balita di Kota Malang masih masuk kategori stunting atau sebesar 8,51 persen berdasarkan data e-PGGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) hingga Oktober 2025.
Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin menegaskan, kebijakan efisiensi tidak akan mengganggu fokus penanganan stunting. Hal itu disampaikannya usai Rapat Koordinasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang digelar Dinas Sosial P2AP3KB di Mini Block Office Balai Kota Malang, Selasa (9/12).
“Stunting tetap menjadi prioritas. Masih ada lebih dari 2.000 balita yang berpotensi stunting dan itu jadi fokus kami. Efisiensi anggaran tidak memengaruhi komitmen ini,” tegas Ali.
Ali menyebut, penanganan stunting di Kota Malang diperkuat melalui dukungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program nasional dalam RPJMN 2025–2029. Dalam skema tersebut, 10 persen kuota tiap dapur MBG dialokasikan khusus untuk ibu hamil dan penanganan stunting.
“Dalam MBG sudah ada kewajiban 10 persen untuk pemenuhan gizi ibu hamil. Itu langsung diarahkan untuk penuntasan stunting, sehingga efisiensi tidak terlalu berdampak,” jelasnya.
Untuk mempercepat penurunan angka stunting, Pemkot Malang menerapkan strategi intervensi dari hulu ke hilir. Mulai bimbingan perkawinan terintegrasi di KUA, pemeriksaan kesehatan calon pengantin, peningkatan ASI eksklusif, pemberian PMT bagi ibu hamil dan balita kurang gizi, hingga pendampingan keluarga berisiko stunting. Selain itu, penguatan ketahanan pangan bergizi dan pemutakhiran data stunting juga terus dilakukan.
Ali menekankan, stunting merupakan persoalan multidimensi yang memerlukan penanganan lintas sektor secara terpadu dan berkelanjutan. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta menyepakati program pencegahan yang terintegrasi melalui intervensi spesifik dan sensitif.
“Penanganan stunting harus kolaboratif. Tidak bisa dikerjakan satu sektor saja,” ujarnya.
Selain lintas perangkat daerah, Pemkot Malang juga menggandeng unsur pentahelix, termasuk dunia usaha dan kelompok masyarakat, untuk mempercepat pengentasan stunting.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P2AP3KB Kota Malang Donny Sandito menyebut rapat koordinasi ini bertujuan memantau capaian program, mengidentifikasi hambatan di lapangan, serta menyusun solusi bersama agar target penurunan stunting bisa tercapai secara optimal.