DPR Dukung Tindakan Tegas Terhadap Perusahaan Pengoplos Beras: Bisa Jadi Izin Usaha Dicabut

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID -Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono, meminta agar pemerintah tidak ragu menindak tegas para pelaku pengoplosan beras."Tindak tegas pengoplos dan perkuat peran negara dalam penguasaan pangan," ujarnya kepada Disway.id, Jumat (18/7).

Riyono juga membuka kemungkinan pemanggilan Satgas Pangan untuk memperkuat langkah pengawasan di lapangan. "Kemungkinan, kita sedang mengunjungi lokasi-lokasi rawan," ungkapnya.

Ketika ditanya soal sanksi tegas terhadap para pelaku, Riyono tidak menampik kemungkinan pencabutan izin usaha. "Sangat mungkin," jawabnya singkat namun tegas. 

BACA JUGA:Ormawa UB Berkontribusi Bangun Desa di Malang dengan Bawa 4 Program Unggulan, Salah Satunya Solar Harvest

212 Perusahaan Dilaporkan Polisi

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa sebanyak 212 perusahaan beras telah dilaporkan ke pihak kepolisian karena diduga melakukan praktik kecurangan. Kecurangannya antara lain tidak sesuai takaran dan melakukan pengoplosan.

"Kami sudah mengirim seluruh merek yang tidak sesuai takaran. 212 perusahaan sudah kami laporkan ke Polri," tegas Amran Sulaiman kepada kepada  media, Jumat (18/7).

Amran juga mengimbau kepada seluruh perusahaan beras di Indonesia untuk segera mematuhi aturan pemerintah terkait takaran dan mutu beras. "Mudah-mudahan semua sudah sadar dan menyesuaikan regulasi yang ada," ujarnyam.

Dia juga mengungkapkan temuan mencengangkan di lapangan. Dari hasil sidak dan investigasi yang dilakukan Satgas Pangan bersama jajaran Kementan, ditemukan 212 merek beras yang diduga merupakan beras oplosan. Yakni campuran antara beras medium dan premium.

Mentan menegaskanntidak akan mentolerir praktik curang seperti ini. "Jangan permainkan rakyat dengan mengoplos beras dan menjualnya dengan harga premium. Ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga moral," tegasnya.

Lebih lanjut, Mentan Amran menekankan bahwa tidak ada alasan logis bagi harga beras berada di atas HET. Mengingat kondisi produksi dan stok nasional dalam kondisi sangat baik.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional periode Januari–Agustus 2025 diperkirakan mencapai 24,97 juta ton, atau naik 14,09% dibanding periode yang sama tahun 2024 yang sebesar 21,88 juta ton.

"Jangan akali pasar dengan manipulasi kualitas dan harga. Ini menyangkut kebutuhan pokok rakyat," tegasnya.

Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya untuk terus mengawal distribusi pangan yang adil, berkualitas, dan terjangkau. Kementan juga akan terus berkoordinasi dengan Satgas Pangan, Bareskrim Polri, serta otoritas pengawasan lainnya untuk menindak tegas praktik-praktik yang melanggar ketentuan dan merugikan masyarakat.

Sumber: disway.id