Kebun Pangan Perempuan Disiapkan Jadi Pemasok Program MBG
Wabup Malang, Lathifah Shohib bersama Yayasan Arunika ini diikuti oleh para perempuan dan anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) dari Desa Kalisongo Kecamatan Dau.-Prokopim Kab Malang-
DAU, DISWAYMALANG.ID--Pekarangan rumah bisa menjadi lebih dari sekadar ruang hijau. Jika dikelola produktif, lahan tersebut berpotensi menjadi sumber pangan keluarga sekaligus penopang program Makan Bergizi Gratis (MBG). Gagasan itulah yang mengemuka dalam Lokakarya dan Koordinasi Integrasi Kebun Pangan Perempuan (KPP) dengan Program MBG di Balai Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Rabu (18/11) pagi.
Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib hadir dalam kegiatan yang diinisiasi Yayasan Arunika tersebut. Lokakarya ini melibatkan kaum perempuan dan anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Desa Kalisongo untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis keluarga. Sekaligus membuka peluang keterlibatan kelompok perempuan dalam rantai pasok pangan lokal.
Dalam sambutannya, Lathifah mengapresiasi inisiatif Yayasan Arunika yang mendorong perempuan mengambil peran lebih besar dalam pembangunan sektor pangan. Menurutnya, KPP bukan sekadar gerakan bercocok tanam, melainkan upaya membangun kemandirian pangan, meningkatkan ekonomi rumah tangga, dan memperbaiki kualitas gizi masyarakat.
BACA JUGA:Wabup Lathifah: Petani Purwosekar Bisa Raup Rp9 Juta Bersih dari Jagung Sekali Panen
"Pekarangan yang produktif bukan sekadar membuat rumah menjadi hijau, tetapi juga menjadikan keluarga lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya," ujarnya.
Pemkab Siapkan Dukungan Rp20 Juta per Kelompok
Pemkab Malang, melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP), membuka sejumlah ruang dukungan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan kebun pangan. Fasilitasi tersebut meliputi bantuan benih dan bibit sesuai ketersediaan program, pengembangan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B), serta pembinaan teknis melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan penyuluh setempat.
Salah satu bentuk dukungan konkret diwujudkan melalui Program P2B. Pemerintah daerah memfasilitasi bantuan dengan mekanisme swakelola senilai Rp 20 juta per kelompok, sesuai ketentuan dan ketersediaan anggaran.
Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun screen house sederhana berukuran 20 meter persegi sebagai Kebun Bibit Desa (KBD). Selain itu, bantuan diarahkan untuk pengadaan benih, sarana persemaian, media tanam, polybag, pupuk, perlengkapan budidaya hingga sarana pengairan.
BACA JUGA:Lathifah Belum Pegang Daftar Sekolah Penerima Revitalisasi, Pemkab Malang Segera Konfirmasi
Namun, Lathifah mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari bantuan yang tersalurkan. Kelompok penerima harus mampu menjaga keberlanjutan kegiatan, mulai dari merawat fasilitas, melakukan pembibitan secara rutin hingga memanfaatkan hasil panen secara optimal.
"Dukungan pemerintah tidak selalu harus diukur dari besarnya bantuan yang diberikan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana dukungan tersebut mampu membangun kemampuan masyarakat agar semakin mandiri," tegasnya.
Untuk mengakses dukungan pemerintah, terdapat tiga jalur pengusulan yang bisa ditempuh. Yakni melalui jalur teknokratik lewat perangkat daerah, Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Malang, serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diawali dari tingkat desa.
Wabup juga menekankan pentingnya kolaborasi empat unsur dalam pengembangan KPP. Kelompok perempuan dan KWT menjadi penggerak utama, pemerintah desa mendukung pelaksanaan di wilayahnya, Yayasan Arunika berperan sebagai pendamping, sedangkan DTPHP bersama BPP memberikan pembinaan teknis.
Sebagai tindak lanjut awal, Lathifah meminta dilakukan identifikasi kebutuhan benih dan bibit, koordinasi dengan BPP Kecamatan Dau, serta penguatan kelembagaan KWT agar program dapat berjalan lebih terarah.
Sumber: prokopim kabupaten malang