Pendataan Perlinsos Kota Malang Baru 15,4 Persen, Dinsos Kejar Target 50 Ribu KK
Sosialisasi dan pendataan penduduk--
KLOJEN, DISWAYMALANG.ID — Pendataan perlindungan sosial (perlinsos) di Kota Malang baru mencapai 15,4 persen hingga Senin (31/8). Pemerintah Kota Malang masih mengejar peningkatan cakupan pendataan agar dapat mencapai 17 persen atau sekitar 45 ribu hingga 50 ribu kepala keluarga (KK).
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang menargetkan pendataan perlinsos Kota Malang terus meningkat sebelum evaluasi tahap pertama dilakukan.
Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang Muhamad Sailendra mengatakan, pihaknya masih mengejar target pendataan tersebut. Tahap pertama pendataan dijadwalkan selesai pada Senin malam sebelum dilakukan evaluasi.
“Target hari ini bisa mencapai 17 persen. Kalau dihitung sekitar 45 ribu sampai 50 ribu KK,” kata Sailendra, Selasa (1/9).
Menurut Sailendra, evaluasi nantinya tidak hanya melihat persentase capaian pendataan, tetapi juga menilai mekanisme yang digunakan dalam proses tersebut.
Salah satu hal yang menjadi bahan evaluasi adalah penggunaan aplikasi Perlinsos. Sailendra menyebut terdapat opsi untuk tidak melanjutkan penggunaan aplikasi tersebut setelah dilakukan evaluasi.
Aplikasi dari pemerintah pusat itu sebelumnya sempat dihentikan pada 1 Agustus untuk dilakukan evaluasi.
BACA JUGA:DPR Setujui Destry Damayanti Jadi Gubernur BI 2026-2031, Ini Tantangan Besarnya Pendataan perlindungan sosial tidak hanya ditujukan untuk mengetahui jumlah warga yang masuk dalam basis data. Informasi yang dihimpun digunakan untuk memetakan kondisi sosial-ekonomi keluarga, termasuk tingkat kesejahteraan berdasarkan desil.
Desil merupakan pengelompokan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan. Pemetaan tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas intervensi perlindungan sosial sesuai kriteria masing-masing program.
Karena itu, akurasi dan kemutakhiran data menjadi faktor penting dalam penyaluran bantuan sosial. Perubahan kondisi ekonomi keluarga perlu tercermin dalam data agar kebijakan perlindungan sosial dapat menyasar kelompok yang sesuai.
Sailendra mendorong masyarakat ikut aktif dalam proses pendataan dengan memberikan informasi mengenai kondisi keluarganya.
Warga juga dapat menyampaikan kebutuhan perlindungan sosial yang diperlukan, mulai dari bantuan tunai, bantuan sosial tunai maupun bentuk bantuan lainnya.
Evaluasi Jadi Penentu Tahap Berikutnya
Sumber:
- Share:
