DPRD Kota Malang Minta KUA 2027 Koreksi Bantuan Pendidikan dan Pilah SILPA untuk Program Prioritas

KLOJEN, DISWAYMALANG.ID – Pembahasan KUA 2027 Kota Malang mulai diarahkan DPRD Kota Malang untuk mengevaluasi program yang dinilai belum tepat sasaran, terutama sektor bantuan pendidikan. DPRD juga meminta pemerintah daerah memetakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang masih memiliki ruang fleksibilitas untuk membiayai program prioritas.

Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhita mengatakan pembahasan KUA tidak boleh hanya berfokus pada besaran anggaran. Setiap program harus dipastikan tetap sejalan dengan target RPJMD Kota Malang 2025–2029 sekaligus memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

"Yang terpenting di sini adalah program dan kebijakan serta apa yang sudah dikonsepkan di awal tahun tidak ada yang meleset," kata Amithya saat pembahasan anggaran di Gedung DPRD Kota Malang, Senin (10/8/2026).

BACA JUGA:49 Pramuka Kota Batu Berangkat ke Jamnas XII 2026, Cak Nur Titip Tiga Pesan Penting

Menurut Amithya, evaluasi menjadi penting karena Kota Malang telah memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJMD. Program yang sudah berjalan perlu ditinjau kembali untuk melihat efektivitasnya sebelum pemerintah menetapkan kebijakan anggaran berikutnya.

Beasiswa dan Seragam Gratis Diminta Lebih Tepat Sasaran

Salah satu program yang menjadi perhatian DPRD adalah bantuan pendidikan, termasuk beasiswa dan seragam gratis.

Amithya meminta Pemerintah Kota Malang mengevaluasi pelaksanaan program tersebut dengan mempertimbangkan catatan dan hasil pelaksanaan pada tahun sebelumnya.

Menurutnya, bantuan pendidikan sebaiknya lebih diarahkan kepada siswa yang benar-benar membutuhkan. Dengan pendekatan tersebut, anggaran tidak hanya mengejar jumlah penerima, tetapi juga memastikan bantuan memberikan manfaat yang lebih besar.

"Baiknya itu kemudian kita kerucutkan kepada siswa-siswa yang memang sangat membutuhkan. Jangan kemudian semuanya diberikan bantuan yang sama," tegasnya.

BACA JUGA:Mantri BRI Titin Menembus Ombak Kaledupa, Jaga Asa Ekonomi Warga Wakatobi

DPRD menilai kebijakan tersebut penting agar program perlindungan sosial dan pendidikan tidak sekadar menjadi belanja rutin yang dibagikan secara merata. Bantuan diharapkan benar-benar mampu menjawab persoalan masyarakat.

DPRD Pilah SILPA yang Masih Fleksibel

Ketua DPRD Kota Malang--

Selain bantuan pendidikan, DPRD Kota Malang menyoroti pemanfaatan SILPA dalam penyusunan kebijakan anggaran 2027.

Amithya mengingatkan bahwa SILPA tidak otomatis menjadi dana bebas yang dapat dialihkan untuk seluruh kebutuhan pemerintah daerah. Sebagian komponen SILPA telah memiliki peruntukan atau tagging tertentu sehingga penggunaannya harus mengikuti ketentuan sumber dan tujuan anggaran.

"Tadi kan sudah disampaikan di dalam komponen SILPA itu ada sebagian untuk TAMSIL, kalau nggak salah. Itu kan sudah ada tag-nya. Tidak bisa digunakan untuk hal lain," ujarnya.

Sumber: