Khofifah Lantik Enam Pejabat Pemprov Jatim, Kadis ESDM Berganti dan Transformasi Digital Dipercepat

SURABAYA, DISWAYMALANG.ID – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik dan mengambil sumpah enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (14/7/2026). Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus mempercepat transformasi digital dalam pelayanan publik.

Pelantikan tersebut mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800.1.3.3/2346/204/2026 tertanggal 13 Juli 2026. Menurut Khofifah, rotasi jabatan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas birokrasi sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Enam pejabat yang dilantik meliputi R. Heru Wahono Santoso sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Iwan sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim, Budi Raharjo sebagai Kepala Bakorwil Jember, I Nyoman Gunadi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA), Arif Endro Utomo sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PRKPCK), serta Aftabuddin Rijaluzzaman yang dipercaya memimpin Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

M Yasin (kiri) melakukan serahterima jabatan kepala Bappeda Jatim Iwan -Humas Pemprov Jatim---

Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan percepatan transformasi digital menjadi salah satu agenda utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, pelayanan publik harus semakin mengedepankan sistem digital agar lebih cepat, transparan, akuntabel, dan profesional.

"Yang kita bangun adalah akuntabilitas dan percepatan layanan di semua lini agar pelayanan kepada masyarakat semakin akuntabel, efektif, transparan, dan profesional," ujarnya.

Khofifah menilai pelayanan yang masih mengandalkan tatap muka secara langsung perlu terus dikurangi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Langkah tersebut diyakini mampu meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap jalannya birokrasi.

"Saya berharap percepatan di sektor layanan publik terus dilakukan. Pertemuan face to face diminimalkan melalui transformasi layanan berbasis sistem sehingga transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

Selain digitalisasi, Khofifah juga mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar menjaga integritas dalam menjalankan amanah. Menurutnya, penandatanganan Pakta Integritas bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif, melainkan menjadi komitmen moral yang harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas.

Ia juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga mitra internasional. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting untuk mempercepat pembangunan daerah.

Di tengah kebijakan penyesuaian anggaran, Khofifah menegaskan efisiensi tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik maupun target pembangunan. Karena itu, seluruh perangkat daerah didorong untuk lebih kreatif mencari sumber pembiayaan alternatif melalui berbagai skema creative financing.

"Kita harus semakin kreatif mencari sumber pembiayaan pembangunan. Penyesuaian anggaran tidak boleh mengurangi manfaat yang diterima masyarakat. Justru inovasi dan kreativitas harus semakin diperkuat," tegasnya.

Khofifah menambahkan, rotasi jabatan tersebut murni dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi. Sementara posisi yang masih kosong akan diisi oleh pelaksana tugas hingga proses seleksi dan pengisian pejabat definitif selesai sesuai ketentuan yang berlaku.

Sumber: