Kemenko Polkam Libatkan FH UB dan FH Unair dalam Pembaruan Kurikulum Hukum

MALANG, DISWAYMALANG.ID–Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) ambil bagian dalam rapat sinkronisasi penyusunan standar kurikulum hukum yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polkam) bekerja sama dengan FH UB dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH Unair). Kegiatan ini berlangsung Rabu (8/4/2026) di Hotel Grand Mercure Malang.

Forum ini menjadi wadah diskusi penting bagi para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan dalam penyusunan kurikulum hukum, sekaligus menyelaraskannya dengan kebutuhan nyata di lapangan, khususnya dalam mendukung kinerja aparat penegak hukum.

BACA JUGA:Mahasiswa Asing Ikuti BISMA Summer Course, Pelajari Kopi Banyuwangi dari Hulu ke Hilir

Rapat secara resmi dibuka oleh Brigjen Pol Dr Dwi Agus Prianto SIK MH, asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polkam. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan institusi pendidikan tinggi menjadi kunci dalam menciptakan lulusan hukum yang tidak hanya unggul secara teori, tetapi juga siap menghadapi tantangan praktik.

Menurutnya, kurikulum hukum perlu terus diperbarui agar mampu menjawab dinamika penegakan hukum yang semakin kompleks dan berkembang.

“Penyusunan standar kurikulum hukum perlu diselaraskan dengan kebutuhan riil di lapangan, sehingga lulusan fakultas hukum memiliki kompetensi yang relevan dan siap berkontribusi dalam sistem penegakan hukum,” ujarnya, dikutip dari web resmi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hum.ub.ac.id, Kamis (9/4/2026).

BACA JUGA:FH UB Gelar Pelatihan Pengelolaan Laman Resmi untuk Dukung Digitalisasi dan Layanan Paperless

FH UB dalam kegiatan ini diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Milda Istiqomah SH MTCP PhD. Ia menyampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam merancang kurikulum yang tidak hanya berorientasi akademik, tetapi juga selaras dengan kebutuhan praktis di lapangan.

“Kami memandang penting adanya sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam merumuskan kurikulum yang tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga responsif terhadap perkembangan praktik hukum,” ungkap Milda.

Melalui pertemuan ini, diharapkan tercipta kesepahaman bersama dalam merumuskan standar kurikulum hukum yang lebih terintegrasi, adaptif, dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum.

BACA JUGA:Demo Komite GELAP Menguat, Kasus Andri Yunus 'KontraS' Diminta Diusut Tanpa Kompromi

 

Sumber: hukum.ub.ac.id