Infrastruktur Kembali Dominan, Musrenbang 2027 Malang Diperingatkan: Program Harus Tahan Krisis

BLIMBING, DISWAYMALANG.ID–Pemerintah Kota Kota Malang kembali menempatkan sektor infrastruktur sebagai prioritas utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027. Namun di tengah tekanan fiskal dan ketidakpastian ekonomi, DPRD mengingatkan agar program yang disusun tidak hanya ambisius, tetapi juga tahan terhadap krisis.

Musrenbang yang digelar di Grand Mercure Malang Mirama, Senin (30/3), menjadi forum penentu arah pembangunan kota, dengan menghimpun usulan dari masyarakat, perangkat daerah, hingga legislatif.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengakui, usulan pembangunan tahun 2027 masih didominasi sektor infrastruktur, mulai pembangunan fisik hingga peningkatan layanan publik.

“Memang lebih banyak ke infrastruktur. Nanti akan disesuaikan dengan konsep top-down dan bottom-up planning,” ujarnya.

Seluruh usulan tersebut, lanjut Wahyu, telah melalui proses verifikasi untuk menentukan skala prioritas, termasuk kategori super prioritas, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah serta arah kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

BACA JUGA:Nayeon TWICE Tampil Beda dengan Rambut Keriting di Photoshoot Fwee, Fans: Visualnya Gila!

Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita memberi peringatan tegas agar perencanaan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik.

Menurutnya, tantangan ke depan menuntut program yang lebih adaptif dan tahan terhadap tekanan ekonomi.

“Program harus resilient. Kalau 2027 situasinya lebih sulit, masyarakat tetap harus bisa bertahan. Artinya, penyusunan prioritas tidak bisa biasa-biasa saja,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa penentuan prioritas harus lebih selektif, bahkan berani memangkas program yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat.

BACA JUGA:Dominasi Aprilia di COTA: Marco Bezzecchi Cetak Rekor dan Segel Kemenangan Kelima Beruntun

Dengan kondisi fiskal yang dinamis, Pemkot Malang dihadapkan pada dilema klasik banyaknya usulan, namun keterbatasan anggaran.

Karena itu, sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat (bottom-up) dan kebijakan pusat (top-down) menjadi kunci dalam menentukan program mana yang benar-benar bisa direalisasikan.

Musrenbang RKPD 2027 ini pun menjadi penentu apakah arah pembangunan Kota Malang ke depan hanya berfokus pada pembangunan fisik, atau mulai bergeser pada program yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi warga.

Sumber: