Donald Trump Undang Prabowo Rapat Board of Peace di AS 19 Februari 2026
Mensesneg Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat-Anisha Aprilia---
JAKARTA, DISWAYMALANG.ID--Presiden AS Donald J. Trump mengundang Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadiri rapat perdana Board of Peace (Dewan Perdamaian). Pertemuan tingkat tinggi tersebut dijadwalkan Kamis, 19 Februari 2026.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi adanya undangan tersebut, namun menyatakan bahwa kepastian kehadiran Presiden masih dalam tahap pembahasan. “Ada (undangannya). Belum (tahu hadir atau tidak), nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian,” ujar Prasetyo di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Pemerintah Indonesia melihat pertemuan ini sebagai peluang strategis. Prasetyo berharap, jika Presiden Prabowo hadir, momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk merampungkan negosiasi tarif perdagangan antara AS dan Indonesia.
Saat ini, kedua negara tengah intens melakukan negosiasi agar kesepakatan ekonomi yang saling menguntungkan dapat segera dicapai. "Kita sih menghendaki dan ingin bisa dua-duanya (menghadiri rapat perdamaian sekaligus penandatanganan tarif perdagangan)," jelas Prasetyo.
Berdasarkan laporan CNN, pertemuan perdana Board of Peace (BoP) ini bertujuan utama menggalang dana proyek pembangunan ulang Gaza yang hancur pascakonflik.
Sebelumnya disebutkan bahwa iuran anggota BoP adalah Rp16,9 triliun, namun Mensesneg menyebut iuran itu tidak wajib dan Indonesia belum membayar.
Sementara, rincian teknis mengenai mekanisme pembangunan dan keterlibatan negara-negara anggota masih terus dibahas oleh pejabat AS.
Pertemuan ini menjadi sangat signifikan karena merupakan perkumpulan pertama organisasi BoP sejak upacara penandatanganan pembentukannya di Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) di Davos, Swiss, beberapa waktu lalu.
Misi Utama BoP
Sementara tentang BoP yang digagas Donald Trump, secara khusus Lembaga itu memiliki misi utama sebagai berikut:
- Mewujudkan Gencatan Senjata Permanen: Mengonsolidasikan gencatan senjata yang permanen dan adil, terutama di Gaza.
- Stabilisasi Keamanan dan Rekonstruksi: Mengawasi proses transisi pascakonflik, termasuk rekonstruksi fisik dan infrastruktur di Gaza yang rusak akibat konflik.
- Mendorong Solusi Dua Negara (Two-State Solution): Memastikan proses transisi mengarah pada solusi dua negara dan kemerdekaan Palestina, bukan sekadar solusi sementara.
- Pemulihan Tata Kelola Sipil: Mendukung pembentukan dan fungsi pemerintahan teknokratis di Gaza, seperti Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG).
- Penyebaran Praktik Terbaik Perdamaian: Mengembangkan dan menyebarkan praktik terbaik (best practices) yang dapat diterapkan oleh negara-negara lain yang mengalami konflik.
BACA JUGA:Pemerintah Akan Bayar Iuran 11 Juta Peserta BPJS-PBI Nonaktif 3 Bulan ke Depan, Sambil Perbaiki Data
Bagi Indonesia, partisipasi dalam BoP bertujuan untuk memastikan peran aktif dalam menjaga agar kebijakan dewan tetap sejalan dengan tujuan besar kemerdekaan Palestina.
Sumber: disway.id
