Pemkot Malang Gelar Forum Lintas Perangkat Daerah untuk Matangkan Rencana Kerja 2026

BLIMBING, DISWAYMALANG.ID-- Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, membuka Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2026. Acara yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang ini berlangsung di Hotel Atria Kota Malang, Kamis (27/2).  

Dalam sambutannya, Erik menekankan bahwa forum ini menjadi wadah diskusi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk memastikan keselarasan program kerja. Menurutnya, pelaksanaan program tidak bisa hanya bertumpu pada satu perangkat daerah saja, melainkan harus ada koordinasi dan dukungan lintas sektor.  

"Dengan adanya sinergi yang kuat antarperangkat daerah, diharapkan tidak ada kendala dalam implementasi program." jelas Erik.  

Ia mencontohkan proyek pelebaran kaki simpang yang memerlukan koordinasi dengan berbagai instansi, seperti Dinas Perhubungan terkait rambu lalu lintas dan ATCS, Dinas Lingkungan Hidup untuk penataan pohon, serta PDAM mengenai jaringan pipa air.

"Jadi dalam proyek ini tidak melibatkan DPUPRPKP saja, namun banyak perangkat daerah dan instansi yang terilibat. Melalui forum ini, kita bisa menyusun perencanaan yang terintegrasi dan meminimalisir hambatan di lapangan." tambahnya.  

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, yang turut hadir dalam forum tersebut menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dalam setiap program pemerintah. Menurutnya, meski anggaran harus dikelola dengan bijak sesuai instruksi Presiden, pelayanan dasar kepada masyarakat tetap menjadi prioritas.  

"Kami berharap kerja sama antara pemerintah dan pemangku kepentingan bisa diperkuat melalui pendekatan hexahelix. Dengan kolaborasi yang lebih erat, kita tetap bisa memberikan pelayanan terbaik meski dalam keterbatasan anggaran." ujarnya.  

Ami juga menekankan bahwa program yang dirancang harus berdampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menargetkan kuantitas.

"Tahun 2026 nanti, kita harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar mempermudah akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Outcome dari program ini harus jelas dan memberikan dampak positif." tuturnya.  

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu, menjelaskan bahwa forum ini juga bertujuan menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk menyempurnakan Renja perangkat daerah.  

"Forum ini membantu mematangkan target kinerja, mulai dari jenis program, sasaran yang dituju, hingga lokasi pelaksanaan. Setelah forum ini, rancangan Renja yang telah diperbaiki berdasarkan masukan harus disampaikan ke Bappeda untuk diverifikasi paling lambat minggu kedua Maret 2025." pungkas Dwi.

Sumber: pemkot malang