Menteri Meutya Minta Humas Pemerintah Bisa Ikuti Tren Konsumsi Informasi Publik

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID--Bagian hubungan masyarakat (humas) di pemerintahan daerah diminta untuk mampu mengikuti tren konsumsi informasi masyarakat. Untuk itu, humas pemerintah harus lebih kreatif, inovatif.

"Cara lama dalam menyampaikan informasi tidak lagi efektif," kata Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat membuka Rapat Koordinasi dan Pelatihan Humas Pemerintah di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Digital (Pusdiklat Kemkomdigi), Jakarta, Rabu (26/2). 

Menkomdigi juga menyoroti pesatnya perkembangan teknologi digital yang menjadikan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube sebagai arena utama penyebaran informasi. 

Dia pun menguti survei Katadata Insight Center (2022), bahwa 73 persen pengguna internet di Indonesia mengakses informasi melalui media sosial. Sementara itu, survei IDN Research Institute (2025) mencatat bahwa 43 persen Millennial dan Gen-Z lebih mempercayai informasi dari media sosial dibandingkan media konvensional.  

Untuk itu, Meutya minta humas pemerintah harus lebih dari sekadar penyampai informasi. Di tengah derasnya arus informasi dan maraknya disinformasi, humas dituntut untuk berperan aktif dalam membangun narasi publik yang kuat dan mencegah penyebaran hoaks.  

"Kita tidak bisa hanya bersikap reaktif dan merespons ketika isu sudah berkembang liar. Humas harus proaktif membangun narasi yang solid sejak awal agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar," tambahnya.

Di era konvergensi media, Meutya mengutip pemikir komunikasi Marshall McLuhan yang menyebut bahwa teknologi komunikasi selalu membawa dampak sosial dan budaya yang luas. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa humas pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengarah wacana publik.  

"Kita tidak boleh hanya menjadi bagian dari percakapan. Kita harus menjadi pengarah percakapan." tandasnya.  

Sinergi Antarhumas

Acara ini mengusung tema Sinergitas Humas Pemerintah Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Menurut Meutya, sinergi antarhumas pemerintah bukan sekadar koordinasi teknis, melainkan strategi nasional dalam mengelola komunikasi publik. 

"Kita tidak boleh membiarkan kebijakan pemerintah dikalahkan oleh hoaks dan narasi liar. Humas harus bersatu, satu suara, dan memastikan kebijakan pemerintah dipahami masyarakat." tegasnya.  

Meutya juga menegaskan bahwa akses terhadap informasi yang benar adalah hak asasi manusia yang dijamin undang-undang. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran humas dalam menangkal misinformasi.  

"Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar. Jika ada pihak yang menyebarkan informasi keliru, kita tidak boleh diam." tegasnya.  

Humas Harus Mengarahkan Wacana Publik  

Sumber: pemkot malang