Satpol PP Kota Malang Gelar Sidang Tipiring, 27 Pelanggar Perda Ditindak

MALANG, DISWAYMALANG.ID – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang kembali menegakkan peraturan daerah (Perda) dengan menggelar Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) terhadap 27 pelanggar pada Rabu (26/2/2025). Sidang yang berlangsung di Kantor Satpol PP Kota Malang ini melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) dari Pengadilan Negeri Kota Malang, Kejaksaan Negeri Kota Malang, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang.

Pelanggaran Perda yang Ditindak

• Kasatpol PP Kota Malang, Heru Mulyono, mengungkapkan bahwa para pelanggar terbukti melanggar beberapa peraturan daerah, di antaranya:
• Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan,
• Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame,
• Perda No. 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah,
• Perda Kota Malang No. 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Sidang Tipiring ini menjadi yang pertama kali digelar terkait pelanggaran pengelolaan sampah. Semua kasus langsung diputus oleh hakim berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Lokasi Operasi Penindakan

Heru menjelaskan bahwa para pelanggar terjaring dalam operasi gabungan yang dilakukan di beberapa lokasi strategis di Kota Malang, seperti:

• Jalan Danau Jonge,
• Jalan Soekarno-Hatta,
• Kawasan Alun-Alun Merdeka.

Sebelumnya, Satpol PP telah melakukan sosialisasi serta memberikan peringatan kepada warga, pedagang, dan pelaku usaha terkait pelanggaran Perda. Namun, karena tidak diindahkan, tindakan tegas pun diambil dalam upaya penegakan aturan.

Sanksi dan Denda bagi Pelanggar

Dari total 27 pelanggar, 13 orang hadir dalam persidangan, sementara 14 lainnya diputus verstek oleh hakim. Sanksi yang dijatuhkan bervariasi, tergantung pada jenis pelanggaran. Denda yang dikenakan berkisar antara Rp50 ribu hingga jutaan rupiah.

“Jika mengacu pada Perda, denda maksimal bisa mencapai Rp50 juta atau hukuman kurungan selama tiga bulan. Namun, dalam sidang ini, hakim menyesuaikan dengan kondisi di lapangan,” jelas Heru.

Untuk pedagang kaki lima (PKL), denda yang dikenakan mulai dari Rp50 ribu hingga Rp100 ribu, tergantung tingkat pelanggaran. Sementara itu, bagi pelanggar yang tidak hadir dan diputus verstek, dikenakan denda dua kali lipat dari nominal yang seharusnya.

Penegakan Perda Demi Ketertiban Kota

Heru menegaskan bahwa Satpol PP Kota Malang akan terus melakukan pengawasan dan penindakan guna menegakkan Perda demi menciptakan ketertiban dan kenyamanan di kota. “Kami berharap masyarakat lebih sadar akan pentingnya menaati peraturan daerah. Kami akan terus melakukan pengawasan dan jika masih ada yang melanggar, tindakan tegas tetap akan kami lakukan,” pungkasnya.

Dengan adanya sidang Tipiring ini, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum di Kota Malang.

Sumber: