Warga Kota Malang Makin Peduli, Pengaduan ke Pemkot Malang Meningkat

KLOJEN, DISWAYMALANG.ID--Jumlah laporan pengaduan yang disampaikan masyarakat Kota Malang melalui saluran SP4N-LAPOR! pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023. SP4N-LAPOR! adalah Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat.

Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang Muhammad Nurwidianto, pada tahun 2024 lalu di Kota Malang tercatat jumlah aduan sebanyak 3.265, dengan rata-rata respons adalah satu hari. Angka ini mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun dengan waktu respons yang makin baik.

“Semakin banyak aduan yang masuk akan menjadi bahan perbaikan guna mewujudkan kualitas pelayanan publik yang semakin baik ke depannya," kata Nurwidianto, saat kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyampaian Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan LAPOR! di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Daerah, Jumat (24/1). 

Untuk meningkatkan keterlibatan publik sekaligus meningkatkan pelayanan pengaduan kepada masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menurut Nurwidianto melakukan beberapa upaya. Antara lain adalah dengan  rubrikasi pengaduan melalui media sosial berjatuk ‘Lapor! Sam’, pembuatan QR Code pengaduan di berbagai titik pelayanan publik serta  berbagai sosialisasi terkait SP4N-LAPOR! di berbagai ruang publik. Untuk upaya internal, antara lain melakukan koordinasi rutin melalui WhatsApp Group, dan pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM pengelola layanan pengaduan.

Atas berbagai upaya itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menilai bahwa Kota Malang telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengelolaan pengaduan masyarakat. Pemkot Malang juga dinilai sukses melakukan pengembangan berbagai inovasi pelayanan publik yang patut menjadi perhatian dan pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia.

Tuan Rumah FGD

Terkait pelaksanaan FGD  Penyampaian Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan LAPOR! di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Daerah, Pemkot Malang bertindak menjadi tuan rumah. 

FGD ini menjadi upaya pemerintah pusat untuk terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui instrumen kebijakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui SP4N-LAPOR!.

Menurut Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat, Kementerian PANRB Insan Fahmi, pelayanan publik yang efektif menjadi sebuah kunci keberhasilan semua aspek pembangunan. Jika merujuk pada Sustainable Development Goals (SDG’s), terkait pemberantasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, atau bahkan terkait inklusivitas, tentu ada hubungannya dengan pelayanan publik. "Jadi semua SDG’s itu terkait dengan pelayanan publik. Selain itu, publik pun harus turut serta berpartisipasi dalam pembangunan," katanya, saat memberi sambutan dalam FGD.

Pelayanan publik, lanjut dia,  adalah bagaimana memberikan dampak dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi. "Pelayanan publik yang baik juga menghindarkan kita dari tindakan korupsi. Kita menjadi ujung tombak untuk meningkatkan trust publik kepada pemerintah, salah satunya dengan pengelolaan SP4N-LAPOR!,” tegas Fahmi.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Provinsi Jawa Timur Putut Darmawan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendukung upaya kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah. “Komunikasi, kerja sama, dan kolaborasi yang erat sangat penting agar kita dapat bergerak bersama menghadapi masalah yang kompleks secara terpadu. Sinergi menjadi kunci dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat dengan lebih efektif dan merata,” tuturnya.

Pemerintah provinsi, lanjut dia, berperan sebagai hub (penyambung) dalam pengelolaan SP4N-LAPOR! di Jawa Timur. Peran ini mencakup fasilitasi, koordinasi, dan pendampingan teknis termasuk dalam memberikan pelatihan bagi pengelola pengaduan agar setiap laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan tepat waktu dan sesuai prosedur.

 Putut berharap FGD ini menjadi ajang berbagi pengalaman, menemukan solusi, dan memperkuat strategi bersama dalam pengelolaan pengaduan. 

"Dengan kerja sama yang kuat, tentu SP4N-LAPOR! Akan menjadi pilar untuk mendorong reformasi birokrasi dan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” pungkasnya. (*)

Sumber: malangkota.go.id