Tiongkok Angkat Bicara soal Polemik dan Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID–Setelah berbagai polemik soal utang dan pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) mencuat di dalam negeri, Pemerintah Tiongkok akhirnya buka suara. Melalui pernyataan resminya, Beijing menegaskan bahwa sejak awal proyek ini berjalan, koordinasi antara Indonesia dan Tiongkok telah dilakukan secara erat. Baik dalam hal investasi, perencanaan keuangan, hingga penilaian manfaat ekonominya.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Guo Jiakun menyampaikan bahwa proyek Whoosh seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi angka dan hitungan bisnis semata, tetapi juga dari nilai manfaat publik yang dihasilkan.

“Perlu ditegaskan ketika menilai proyek kereta api cepat, selain angka-angka keuangan dan indikator ekonomi, manfaat publik dan imbal hasil komprehensifnya juga harus dipertimbangkan. Otoritas dan perusahaan yang berwenang dari kedua belah pihak telah menjalin koordinasi yang erat untuk memberikan dukungan yang kuat bagi pengoperasian kereta api yang aman dan stabil,” ujarnya dalam pernyataan resmi dikutip dari situs pemerintah Tiongkok, Kamis, 23 Oktober 2025.

Guo juga menegaskan komitmen negaranya untuk terus bekerja sama dengan Indonesia dalam menjaga keberlanjutan pengoperasian Whoosh.

“Tiongkok akan selalu siap untuk terus bekerja sama dengan Indonesia untuk terus memfasilitasi pengoperasian Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang berkualitas tinggi supaya sarana ini bisa memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia serta meningkatkan konektivitas di kawasan,” tuturnya.

Pernyataan Tiongkok muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap beban utang proyek Whoosh yang disebut menekan keuangan PT Kereta Api Indonesia (KAI).Proyek yang nilai investasinya kini mencapai USD7,2 miliar atau sekitar Rp116,54 triliun (kurs Rp16.186 per dolar AS) itu membengkak dari proposal awal yang diajukan Tiongkok sebesar USD6,07 miliar.

Dari total pendanaan tersebut, 75 persen bersumber dari pinjaman China Development Bank (CDB). Sementara sisanya berasal dari modal pemegang saham seperti KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.

Meningkatnya beban utang itu membuat pemerintah Indonesia berhati-hati. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak keras jika utang proyek Whoosh ditanggung oleh APBN.

“Itu kan Whoosh sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara sudah ngambil Rp80 triliun lebih dividen dari BUMN, seharusnya mereka manage dari situ saja,” kata Purbaya usai Inspeksi Mendadak (Sidak) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin, 13 Oktober 2025.

Menurutnya, Danantara sebagai pengelola proyek sudah memiliki sumber dana yang cukup besar dari dividen BUMN. Sehingga tidak ada alasan untuk meminta tambahan dana dari kas negara.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan kembali menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung memiliki banyak masalah sejak awal.

“Jadi memang saya menerima proyek (Whoosh) sudah busuk itu barang,” ujarnya di Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.

Luhut mengungkapkan sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari pembengkakan biaya hingga pengerjaan proyek yang tidak sesuai prosedur. Salah satunya pembangunan pilar LRT oleh PT KCIC di KM 3 +800 yang dilakukan tanpa izin dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga menemukan masalah lain, seperti drainase yang tidak dibangun sesuai kapasitas, sehingga menyebabkan genangan dan kemacetan di Tol Jakarta–Cikampek.

Karena berbagai pelanggaran tersebut, Komite Keselamatan Konstruksi PUPR pada tahun 2020 sempat menghentikan sementara pengerjaan proyek KCJB.

Untuk memperbaiki kondisi itu, Presiden Joko Widodo kemudian menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021, yang membentuk Komite Kereta Cepat Jakarta–Bandung dan menugaskan Luhut sebagai ketua guna memastikan proyek kembali ke jalur yang benar.

Meski kini Whoosh telah resmi beroperasi dan menjadi ikon kemajuan transportasi nasional, bayang-bayang masalah finansial dan tata kelola masih terus mengikuti.

Pemerintah Tiongkok menegaskan optimismenya terhadap manfaat jangka panjang proyek ini, sementara pemerintah Indonesia terus berupaya menjaga agar proyek tersebut tidak menjadi beban fiskal.

Pada akhirnya, proyek ambisius yang diharapkan menjadi simbol kemajuan ini kini dihadapkan pada ujian terbesar: apakah Whoosh benar-benar membawa manfaat ekonomi bagi rakyat, atau justru meninggalkan jejak utang dan kontroversi.

Sumber: harian.disway.id