Soal Pengawasan Anggaran MBG, Jubir Kejagung: Kita Tak Ikut Campur

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID –Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan tidak ikut campur dalam pengawasan program prioritas Presiden, salah satunya terkait anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna saat ditanya soal sorotan publik terhadap dugaan masalah pengelolaan dana dan kualitas layanan MBG.

"Tidak ikut. Untuk mengawasi terhadap anggaran MBG? Tidak ikut, tidak ikut," ujar Anang, dikutip Sabtu, 4 Oktober 2025.

Menurut Anang, pengawasan anggaran MBG sepenuhnnya menjadi kewenangan pihak terkait, bukan Kejagung. "Ya nggak itu kan kewenangan sana, terserah dari pihak MBG," kata dia.

Meski begitu, Anang menekankan bahwa Kejagung tetap memberi arahan agar anggaran digunakan sesuai aturan. "Ya kita sih, yang penting kalau Kejaksaan Agung mengarahkan bahwa digunakan sesuai dengan ketentuan ya," tutur Anang.

Terkait isu kualitas makanan hingga dugaan keracunan yang sempat mencuat, Anang menegaskan hal tersebut bukan ranah Kejagung.  "Oh saya tidak, saya tidak bisa. Bukan ranah saya," tegasnya.

Dia juga menanggapi soal temuan maladministrasi oleh Ombudsman. Tetapi, Anang malah meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada Ombudsman. "Ya silahkan nanti ke Ombudsman. Saya tidak dalam kapasitas itu," urainya.

Anang menyebut hingga kini Kejagung belum menerima laporan resmi terkait dugaan penyimpangan. Namun jika adanya temuan itu, bukan tidak mungkin Korps Adhayksa akan menangani perkaranya. "Sampai saat ini belum ada. Tapi kan terkait kalau memang ada penyimpangan, penyimpangan dan itu sampai saat ini belum ada," imbuhnya.

Kejagung pun membuka ruang apabila ada laporan yang masuk dan terkait tindak pidana korupsi. Namun hingga saat ini belum ada laporan resmi yang diterima. "Ya kita sih masuk kita, ini kan kalau Kejaksaan masuk ke peranah tindak pidana korupsi seandainya. Tapi sampai saat ini tidak ada Pak," tutup Anang.

Sumber: disway news network