DPR Soroti Keterlambatan Penanganan Tragedi Al Khoziny dan Minimnya Supervisi Bangunan Ponpes

JAKARTA, MALANGDISWAY.ID – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan keprihatinannya terkait peristiwa ambruknya bangunan Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo. Ia menyoroti lambatnya respons pemerintah pusat, khususnya BNPB, serta menekankan pentingnya kehadiran negara dalam proses pembangunan pesantren.

"Ya, jadi ini pelajaran ke depannya, jangan sampai kalau sudah viral baru pemerintah pusat BNPB, musibah-musibah gitu baru turun dan tentu sudah saat-saatnya, ya sekarang kan sudah 3 hari, kita juga ya terus berduka ya, terutama semoga diberi kekuatan, terutama pemilik pesantrennya, kemudian anak-anak santri, orang tuanya menghadapi kondisi musibah seperti ini, kan tidak ada yang tahu," ujar Cucun kepada wartawan, Jumat 3 Oktober 2025.

Ia juga menekankan perlunya kesiapsiagaan dari perangkat negara untuk merespons cepat ketika terjadi musibah.

"Nah, terkait tadi alat negara atau perangkat negara seperti BNPB, ini karena musibahnya sudah 2-3 hari baru turun. Ini pelajaran ke depan segera tanggap darurat, kan mereka punya perangkat di bawah. Kalau misalkan bukan sifatnya instruksi, ya koordinasi lah," jelasnya.

BACA JUGA:6 Santri Kedungkandang, Malang, Jadi Korban Bangunan Ambruk di Ponpes Al Khoziny Sidoarjo

Cucun menyoroti bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah harus segera bertindak cepat untuk menanggapi situasi darurat.

"Jadi sudah hadir BPBD-BPD-nya di daerah itu untuk tanggap darurat. Nah, ini kan ya kita juga semoga lah masih bisa banyak yang bisa diselamatkan dalam kondisi ini. Karena kelihatannya SAR hati-hati sekali, karena masih ada yang di dalam. Masih memungkinkan bisa diselamatkan. Tapi kita bayangkan psikologinya juga mereka mungkin menyatu dengan korban yang sudah meninggal. Ini yang perlu penguatan-penguatan bukan hanya BNPB, semua stakeholder ya, penguatan trauma-nya dan juga buat santri-santri yang teman mengalami musibah itu," paparnya.

Pentingnya Supervisi Negara terhadap Bangunan Fisik Pesantren

Mengenai langkah mitigasi ke depan, ia menyampaikan pentingnya supervisi dari negara dalam pembangunan fisik pesantren.

"Nah, ini tadi saya dengan pimpinan DPR yang yang lain, mungkin kan nanti akan dibahas juga. Karena pesantren ini kan, satu lembaga negara yang dihadirkan oleh kelompok masyarakat. Mereka ini sebetulnya gini ya, bukan tidak mau ada kehadiran pemerintah, tapi selama ini pemerintah ada nggak? Hadir ikut mensupervisi tata cara membangun, gitu kan?," tanyanya.

Ia menekankan bahwa negara seharusnya hadir tanpa harus diminta. "Jadi perlu, tanpa diminta pun sebetulnya negara sudah hadir. Karena ini kalau dari sisi fungsi, beliau-beliau itu kan menghadirkan pendidikan ya, membantu negara. Nah, sekarang negara tinggal hadir membantu mereka meng-guide tata cara membangun di santren yang selama ini belum pernah ada," tegasnya.

Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengecekan langsung ke pesantren-pesantren yang bangunannya berlantai dua atau lebih.

BACA JUGA:2 Jenazah Ditemukan Tertimpa Reruntuhan di Tempat Wudu Ponpes Al Khoziny

Ia menegaskan bahwa isu ini akan menjadi pembahasan serius dalam rapat DPR dengan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai leading sector dalam pengawasan pembangunan fisik pesantren.

"Saya setuju ya ada supervisi atau ya untuk tadi, untuk mitigasi, jangan sampai kejadian ini terulang, misalkan kan sarjana alih-alih teknik sipil banyak di kita, tadi yang dikatakan perlu kehadiran negara itu diutuslah ke bawah lihat santren yang jumlahnya hampir 30 ribu lebih, ini bangunannya yang di atas 2 lantai, apakah konstruksinya betul belum, kalau misalkan gak betul perlu ada placement sentuhan seperti apa, nah itu di-guiden oleh ahli-ahli sipil," tutupnya.

Sumber: disway news network