DPR Dorong Pemerintah Percepat Realiasasi Target 35% Energi Baru dan Terbarukan

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID - Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, mendorong pemerintah agar lebih serius dan progresif dalam mengakselerasi pembangunan pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia. Menurut Ratna, target bauran energi nasional sebesar 35 persen dari EBT idealnya dapat dicapai lebih cepat, bukan menunggu hingga tahun 2030.

Ia menilai, target 35 persen pembangkit EBT jangan terus-menerus dijadikan visi jangka panjang tanpa upaya percepatan yang konkret. "Kalau memang serius, pemerintah harus bisa mewujudkannya mulai tahun ini," ujar Ratna Juwita di Jakarta, Selasa (5/8).

"Kesiapan teknologi, sumber daya, dan komitmen politik semuanya sudah tersedia, tinggal bagaimana kemauan dan kebijakan didorong lebih progresif," lanjutnya.

Lebih lanjut, Politisi PKB ini menekankan pentingnya akselerasi pembangunan EBT sebagai bentuk tanggung jawab dalam menghadapi krisis iklim global dan menjamin keberlanjutan energi nasional.

BACA JUGA:UM iCamp 2025 Resmi Dibuka, 65 Pelajar Asing dari 31 Negara Ramaikan Kampus UM!

Ia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar EBT seperti panas bumi, tenaga surya, angin, air, dan bioenergi yang masih belum dimanfaatkan secara optimal.

Ratna Juwita mwnyebut, Indonesia  sangat kaya akan potensi EBT. Tapi selama ini justru yang banyak dibangun masih dominan energi fosil.

"Kalau kita mau menjaga lingkungan, menekan emisi karbon, dan menjamin kemandirian energi, maka pembangunan pembangkit EBT harus diprioritaskan, bukan sekadar wacana," imbuhnya.

Ia juga menilai,  ini kesempatan bagus untuk pemerintah jika mau men - challenge Danantara. "Mintalah super holding ini untuk mendirikan pembangkit EBT yang kompetitif di tahun depan. Itu akan sangat menarik," sambungnya.

Ratna Juwita--disway news network

Ia juga mengingatkan bahwa lambannya transisi energi akan berdampak besar terhadap keberlanjutan pembangunan nasional. Dalam hal ini, ia meminta Kementerian ESDM bersama PLN dan lembaga terkait melakukan terobosan kebijakan dan realokasi anggaran untuk memastikan pembangunan pembangkit EBT benar-benar terjadi secara massif dan merata.

“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pendekatan business as usual. Harus ada reformasi kebijakan energi nasional agar EBT benar-benar menjadi tulang punggung ketahanan energi kita. Dan itu harus mulai dibuktikan tahun ini, bukan ditunda sampai 2030,” tegasnya.

Kapasitas EBT 2.300 MW

Sementara itu, PLN Indonesia Power (PLN IP) mencatat total kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) yang dikelola mencapai lebih dari 2.300 Megawatt (MW).

Direktur Utama PLN Indonesia Power, Benardus sudarmanta, menyampaikan berbagai inisiatif konkret terus dijalankan. Mulai dari program biomass cofiring di pembangkit batu bara, pengembangan pembangkit EBT seperti PLTS dan PLTA, hingga transformasi digital lewat inisiatif Digital Power Plant (DPP) untuk meningkatkan efisiensi dan pengendalian operasional secara real time.

Sumber: