Banyak Kritik, Proyek Gedung Baru DPRD Kota Batu Rp70 M Resmi Dibatalkan

KOTA BATU, DISWAYMALANG.ID – Rencana pembangunan gedung baru DPRD Kota Batu senilai Rp70 miliar akhirnya resmi dibatalkan oleh Pemerintah Kota Batu. Keputusan ini diambil setelah gelombang kritik dari masyarakat yang menilai proyek tersebut tidak mendesak dan berpotensi membebani keuangan daerah.

Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, memastikan bahwa proyek tersebut tidak akan dilanjutkan dalam waktu dekat. Pemerintah kini akan mengalihkan fokus pada program yang lebih berdampak langsung bagi warga.

“Kami mendengar banyak masukan masyarakat. Saat ini prioritas kita adalah program pelayanan publik, bukan pembangunan fisik gedung dewan. Jadi, proyek gedung baru DPRD dipastikan batal,” ujar Heli, Jumat (10/10).

Rencana pembangunan gedung baru DPRD sebelumnya menuai kontroversi lantaran nilai proyek yang mencapai Rp70 miliar dianggap terlalu besar, apalagi di tengah upaya efisiensi APBD Kota Batu. Selain itu, gedung DPRD eksisting di Jalan Sultan Agung juga dinilai masih cukup layak digunakan setelah dilakukan perawatan.

Menurut Heli, pembatalan ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi dan penataan ulang prioritas pembangunan Kota Batu tahun anggaran 2026. Pemerintah daerah menilai, jika proyek tetap dijalankan, APBD berpotensi mengalami defisit cukup besar.

“Kondisi fiskal 2026 perlu dijaga sehat. Kita memilih menunda pembangunan yang tidak mendesak dan fokus pada kebutuhan dasar masyarakat,” imbuhnya.

 

Dana Dialoksikan ke Pendidikan, Kesehatan, Pengembangan UMKM Lokal

Sebagai gantinya, Pemkot Batu berencana mengalokasikan sebagian dana yang semula direncanakan untuk proyek gedung DPRD tersebut ke sektor pendidikan, kesehatan, dan pengembangan UMKM lokal.

Penolakan terhadap proyek ini sebelumnya datang dari berbagai kalangan. Aktivis HAM Suciwati, pendiri Omah Munir, menilai bahwa pembangunan gedung DPRD baru menunjukkan kurangnya kepekaan terhadap kondisi masyarakat.

“Lebih baik dana sebesar itu dipakai untuk memperbaiki fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur warga. Kantor DPRD sekarang masih layak,” ujarnya.

Sementara itu, Andrek Prana dari Pokja Peningkatan Status Kota Batu menyebut rencana tersebut tidak pro-rakyat. “Kota Batu masih punya banyak pekerjaan rumah dalam penanganan kemiskinan dan tata ruang. Gedung baru bukan kebutuhan mendesak,” tegasnya.

Pemerintah juga akan melakukan kajian teknis terhadap kondisi gedung DPRD yang sekarang, untuk memastikan aspek keamanan dan kenyamanan kerja tetap terpenuhi. Bila hasil kajian menunjukkan perlunya renovasi sebagian, pemerintah akan menempuh opsi rehabilitasi bertahap dengan biaya yang jauh lebih efisien.

Langkah ini disambut positif oleh sejumlah pihak karena menunjukkan respons cepat terhadap aspirasi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas fiskal daerah.

Sumber: