Pemkot Batu Gandeng Pusat Investasi Pemerintah untuk Perluas Akses Pembiayaan UMKM

KOTA BATU, DISWAYMALANG.ID – Pemerintah Kota Batu memperkuat dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menandatangani Nota Kesepakatan bersama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. MoU yang ditandatangani Senin (22/9) di Jakarta, bertujuan memperluas akses pembiayaan dan pemberdayaan UMKM, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi Kota Batu.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Wali Kota Batu, Nurochman, bersama Direktur Utama PIP, Ismed Saputra. Hadir pula Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Batu, Kepala Bagian Pemerintahan, serta perwakilan holding Coosa sebagai mitra strategis dalam agregasi potensi pertanian dan produk UMKM setempat.

MoU ini memberikan harapan baru bagi pelaku UMKM di Kota Batu untuk memperoleh pembiayaan yang lebih mudah, inklusif, dan murah. Beberapa manfaat yang dijanjikan antara lain:

• Akses modal: Lebih banyak pelaku usaha mikro berpeluang mendapatkan dana dari PIP, yang secara nasional dikenal menyediakan pembiayaan UMi (Ultra Mikro) dengan plafon hingga Puluhan juta rupiah.

• Pemberdayaan usaha: Bukan hanya dana, tetapi dukungan teknis dari PIP dan Pemkot Batu terhadap pelatihan, pendampingan usaha, pengembangan kapasitas manajerial dan legalitas usaha.

• Perluasan pasar: Dengan menjadi mitra strategis, UMKM di Batu diharapkan lebih mampu memotong rantai distribusi, berinovasi, hingga memasuki pasar yang lebih luas sehingga produk lokal tidak hanya dijual secara lokal saja.

MoU ini menyasar beberapa objek kerja sama di antaranya pelaku usaha mikro, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Lembaga Non-Lembaga Jasa Keuangan (Non-LJK) di wilayah Kota Batu. Fokusnya bukan hanya pemberian modal, tetapi juga pada keberlanjutan usaha melalui pembinaan, pengawasan, dan penggunaan dana yang tepat guna.

Penggunaan holding Coosa sebagai mitra strategis menjadi langkah penting untuk mengagregasi potensi pertanian dan produk UMKM, termasuk komoditas lokal yang memiliki nilai budaya dan ekonomi, sehingga distribusi dan pemasaran potensi lokal bisa lebih terstruktur.

Wali Kota Batu, Nurochman, menyebut bahwa nota kesepakatan ini tanda bahwa pemerintah bekerja bukan hanya lewat regulasi, tetapi juga lewat tindakan konkret. Menurutnya, UMKM adalah “pilar utama ekonomi daerah” terutama bagi kota wisata seperti Batu yang memiliki banyak pelaku usaha kerajinan, kuliner, dan hortikultura.

“MoU ini memungkinkan lebih banyak pelaku usaha mikro untuk mendapatkan dukungan modal, pelatihan, dan jaringan pemasaran. Semua itu penting agar UMKM di Batu bisa naik kelas dan menjadi motor pembangunan ekonomi yang inklusif,” kata Nurochman.

Meski MoU telah ditandatangani, tantangan tetap ada. Beberapa UMKM belum memiliki legalitas usaha, terkendala administrasi, atau minim akses informasi mengenai persyaratan PIP. Selain itu, distribusi pembiayaan masih terkadang terhambat oleh prosedur dan verifikasi.

PIP dari pusat sendiri diharapkan memberi fasilitasi agar prosedur lebih ringan dan alur verifikasi bisa lebih cepat, terutama bagi usaha mikro yang skala kecil dan berada di luar pusat kota.

BACA JUGA:Nestlé MILO Roadshow di UMM, Hadirkan MILO PRO untuk Dukung Mahasiswa Terus Berenergi

Sumber: