Peringati Hari Anti Korupsi, Pemkot Batu Tonjolkan Perbaikan Layanan Perizinan

KOTA BATU, DISWAYMALANG.ID--Pemerintah Kota (Pemkot) Batu sudah mendapatkan dampak positif dari upaya memperbaiki layanan perizinan di Kota Batu. Dengan fokus membuat layanan lebih transparan dan mudah dipantau publik, Pemkot Batu mendapat dampak berupa peningkatan nilai investasi. 

Hal tersebut, diungkapkan Wali Kota Batu Nurochman, saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Kota Batu, di di Graha Pancasila Balaikota Among Tani, Kota Batu, Senin (8/12).

Menurut Nurochman, hasil dari perbaikan layanan perizinan cukup signifikan. Nilai investasi di Kota Batu naik tajam dari perkiraan awal Rp1,2 triliun menjadi Rp2,9 triliun pada periode yang sama di tahun berikutnya.

"Kepercayaan dunia usaha meningkat, tapi kita juga harus mewaspadai dampak investasi terhadap lingkungan,” ungkapnya, Senin (8/12).

Salah satu upaya perbaikan layanan menurut Wali Kota adalah dengan meningkatkan koordinasi rutin dengan aparat penegak hukum. Dia menyebut hal ini menjadi kunci pencegahan penyimpangan. 

"Interaksi dan silaturahmi harus menjadi budaya agar potensi persoalan bisa diselesaikan tanpa ketegangan,” ujarnya. 

Nurochman juga memberikan apresiasi kepada seluruh lembaga atas dukungan dan kebersamaan dalam mengawal pemerintahan yang transparan, profesional, dan berintegritas.

Peringatan Harkodia

Sementara itu, peringatan Harkodia digelar Pemkot Batu bersama Kejaksaan Negeri Batu dalam bentuk  kegiatan Road to Harkodia yang diadakan di Graha Pancasila Balaikota Among Tani, Kota Batu, Senin (8/12).. Kegiatan ini diikuti sejumlah instansi. Seperti Kantor Pertanahan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Polres Batu, Pengadilan Negeri Malang, hingga Arhanud TNI AD.

Kegiatan ini merupakan ruang konsolidasi lintas lembaga. Tujuannya,  untuk memperkuat komitmen pencegahan korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta akuntabel.

Wali Kota Nurochman menyebut Road to Hakordia sebagai momentum refleksi bagi seluruh perangkat daerah.  Sekaligus, untuk mengevaluasi kinerja yang bersentuhan langsung dengan aspek hukum dan pelayanan publik.

“Ini momentum untuk merenungkan kinerja, mengevaluasi diri, serta melakukan transformasi tata kelola pemerintahan yang selalu bersentuhan dengan hukum,” ujar Cak Nur saat menjadi salah satu pembicara, 

Cak Nur menegaskan pentingnya mempertahankan arah kebijakan yang berbasis kebutuhan masyarakat. Baik di tingkat kota, kecamatan, desa, maupun kelurahan.

Pemkot Batu terus mendorong penguatan integritas dan profesionalisme aparatur melalui penerapan sistem merit. Langkah ini disebut berkontribusi pada peningkatan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) yang sebelumnya berada di zona rendah.

“Integritas harus menjadi budaya kerja. Awalnya berat, tapi ketika ini menjadi kebutuhan, maka budaya itu akan terbentuk,” ucapnya.

Beberapa data telah diunggah ke sistem KPK namun masih menunggu verifikasi. Komunikasi intensif dengan aparat penegak hukum terus dilakukan agar seluruh indikator pencegahan korupsi dapat terpenuhi.

Sumber: