DPD PDIP Jatim Hormati Proses Hukum Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang Ditangkap KPK

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID–Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jawa Timur (Jatim) merespons cepat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Kader PDIP itu ditangkap pada Jumat sore, 7 November 2025, dan langsung dibawa ke Gedung Merah Putih.

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Dalam keterangan pers yang diterima Harian Disway pada Sabtu, 8 November 2025, Said mengajak semua pihak bijaksana.

Penting untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap Sugiri sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap. "DPD PDIP Jatim menjunjung tinggi independensi KPK," papar Said.

Pernyataan itu sejalan dengan amanat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri yang senantiasa mengedepankan integritas.

BACA JUGA:Orang Kepercayaan Bupati Ponorogo Ikut Terjaring OTT KPK, Tiba di Gedung Merah Putih Jakarta

Oleh karena itu, DPD PDIP Jatim menjamin tidak akan ada pengaruh atau intervensi partai terhadap proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK.

Dalam kesempatan itu, Said juga menyatakan kembali dukungan penuhnya terhadap upaya pemberantasan korupsi, khususnya yang dilakukan oleh KPK.

Said menyebut, tindakan korupsi adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan rakyat yang melukai amanah yang telah diberikan.

“Pada kesempatan ini, mewakili organisasi, DPD PDIP Jatim memohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo atas peristiwa penangkapan Bupati Sugiri Sancoko oleh KPK,” ungkap politikus PDIP itu.

BACA JUGA:Ledakan 2 Kali sebelum Iqomat Salat Jumat di Masjid SMAN 72 Jakarta, Adik Nur Karim Luka Sekujur Tubuh

Ia menambahkan bahwa Sugiri belum sepenuhnya amanah dalam memimpin dan malah mencederai kepercayaan publik Ponorogo.

Lebih lanjut, Said menyampaikan bahwa insiden OTT Bupati Ponorogo tersebut akan menjadi cermin dan bahan evaluasi internal bagi partai.

“Peristiwa ini tentu akan menjadi cermin evaluasi bagi kami untuk terus berbenah, memperbaiki ke dalam, terkait pembinaan kader agar tidak terulang peristiwa serupa di masa mendatang,” jelasnya.

Selain itu, DPD PDIP Jatim berkomitmen untuk memperbaiki sistem pemilihan kepala dan wakil kepala daerah agar tidak berbiaya mahal. Sebab, faktor itu berpotensi memicu calon terpilih melakukan tindak pidana korupsi.

BACA JUGA:Polisi Temukan Bukti Serbuk Bahan Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Selidiki Isu Pelaku Korban Bullying

Sumber: harian.disway.id