Tak Semua Direkrut Trans Jatim, Sopir Desak Pemkot Malang Jamin Nasib Angkot

BLIMBING, DISWAYMALANG.ID—Rencana pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jatim Koridor Malang Raya terus menuai sorotan. Pasalnya, tak semua sopir angkot eksisting akan direkrut menjadi pengemudi Trans Jatim, meski pemerintah sebelumnya menjanjikan perekrutan dari kalangan sopir lokal.

Berdasarkan data yang dihimpun, hanya 17 sopir angkot yang akan direkrut sebagai pengemudi Trans Jatim pada tahap awal. Sementara jumlah sopir aktif di Kota Malang saat ini mencapai ratusan orang dari sekitar 800 unit angkot yang masih beroperasi.

Kondisi itu menimbulkan kecemasan di kalangan sopir dan organisasi angkutan. Mereka khawatir kehadiran Trans Jatim akan memperparah penurunan pendapatan yang sudah dirasakan sejak menurunnya jumlah penumpang pascapandemi.

“Kalau yang direkrut hanya belasan sopir, lalu bagaimana nasib ratusan sopir lainnya? Kami minta Pemkot Malang jangan lepas tangan,” ujar salah satu perwakilan sopir angkot, Slamet Riyadi, Sabtu (1/11).

Menurutnya, sopir bukan menolak kehadiran transportasi modern, tapi menginginkan keadilan dan kepastian ekonomi. Banyak sopir yang sudah puluhan tahun menggantungkan hidup dari trayek angkot kini merasa terancam kehilangan mata pencaharian.

Terpisah, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan Pemkot mendukung program Trans Jatim sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas wilayah Malang Raya. Namun ia menegaskan bahwa kesejahteraan sopir lokal tetap menjadi perhatian.

“Untuk tahap awal, memang hanya sebagian kecil sopir yang direkrut. Namun kami akan menyiapkan skema lanjutan agar sopir angkot tetap bisa berperan, termasuk sebagai feeder (pengumpan) rute Trans Jatim,” jelas Wahyu.

Beroperasi Akhir November 2025 dengan 15 Armada Bus 

Trans Jatim Koridor Malang Raya dijadwalkan beroperasi akhir November 2025 dengan 15 armada bus yang melayani rute dari Terminal Arjosari hingga Landungsari. Proyek ini digarap oleh Pemprov Jawa Timur bekerja sama dengan Pemkot Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang.

Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Malang mendesak pemerintah segera menyusun mekanisme transisi yang adil antara sistem angkutan konvensional dan Trans Jatim agar tidak mematikan mata rantai ekonomi sopir lokal.

“Kalau tidak ada solusi, ini bisa jadi masalah sosial baru. Pemerintah harus pastikan tidak ada sopir yang ditinggalkan,” tegas Sekretaris DPC Organda Kota Malang, Purwono Tjokro Darsono.

Sumber: