5 OPD Kota Malang Raih Predikat “A” AKIP 2025, Wali Kota Dorong Penguatan Kinerja Berbasis Hasil

KLOJEN, DISWAYMALANG.ID —  Lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Malang berhasil meraih predikat “A” dalam hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025. Prestasi ini diumumkan dalam apel dan penyerahan penghargaan di halaman Balai Kota Malang, Senin (13/10) pagi.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat secara langsung menyerahkan piagam penghargaan dan hadiah kepada lima OPD dengan capaian nilai tertinggi. 

“Predikat ‘A’ bukan sekadar simbol angka tinggi, tetapi bukti kerja keras dan integritas seluruh jajaran birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan berfokus pada manfaat bagi masyarakat,” tegas Wahyu dalam sambutannya.

Ia menegaskan, capaian tersebut harus menjadi pemicu semangat bagi seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat tata kelola berbasis akuntabilitas dan hasil. Menurutnya, keberhasilan lima OPD ini juga menunjukkan efektivitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang konsisten dijalankan di lingkungan Pemkot Malang.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Malang bersama tim penilai internal, lima perangkat daerah dengan nilai tertinggi dalam AKIP 2025 yaitu:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) – Nilai 89,15 (Predikat A)

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) – Nilai 89,10 (Predikat A)

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) – Nilai 88,65 (Predikat A)

4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) – Nilai 88,40 (Predikat A)

5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) – Nilai 88,35 (Predikat A)

Kelima OPD tersebut juga memperoleh hadiah pembinaan sebesar Rp50 juta yang akan digunakan untuk program peningkatan kapasitas aparatur di masing-masing instansi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Kota Malang menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh Wali Kota dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh tim yang berfokus pada perencanaan berbasis data dan evaluasi program secara terukur.

“Evaluasi AKIP menjadi tolok ukur sejauh mana perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah memberi dampak nyata bagi masyarakat. Kami terus berkomitmen memperkuat sistem kerja berbasis kinerja dan hasil,” ujarnya.

Pemkot Malang menargetkan agar pada tahun depan seluruh OPD dapat mencapai predikat minimal “BB”. Melalui penguatan budaya kerja berintegritas dan efisien, Wali Kota Wahyu berharap sistem akuntabilitas kinerja di Kota Malang dapat menjadi model bagi daerah lain dalam membangun birokrasi yang produktif, transparan, dan berdaya saing tinggi. 

Sumber: