2 tahun Disway Malang

Suyudi Bicara Kritik Publik, Reformasi Polri dan Program 100 Hari sebagai Kapolri

Suyudi Bicara Kritik Publik, Reformasi Polri dan Program 100 Hari sebagai Kapolri

Komjen Pol. Suyudi Ario Seto dikerumuni wartawan usai Komisi III DPR menyetujui namanya secara aklamasi sebagai Kapolri menggantikan Jenderal (Pol.) Listyo Sigit Prabowo, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026.--Tangkapan layar siaran TNR --

Ia menyebut pembangunan Indonesia membutuhkan transformasi sosial dan ekonomi, tata kelola serta supremasi hukum, stabilitas, ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta pembangunan kewilayahan yang adil.

Suyudi juga mengaitkannya dengan Asta Cita pemerintah, khususnya agenda reformasi politik, hukum dan birokrasi, pemberantasan korupsi dan narkoba, penguatan keamanan nasional serta pembangunan sumber daya manusia.

BACA JUGA:Ipda Purnomo Matikan Monetisasi YouTube, Berapa Pendapatan dan Pajaknya?

Pengalaman di BNN Menjadi Bagian Rekam Jejak

Saat menyampaikan visi tersebut di DPR, Suyudi masih menjabat Kepala BNN. Ia dilantik sebagai Kepala BNN pada Agustus 2025 setelah sebelumnya menjalani karier panjang di Polri.

Sehari sebelum fit and proper test, Rabu 30 September 2026, Suyudi masih menjalankan tugas sebagai Kepala BNN dan menyampaikan perlunya mengubah stigma masyarakat terhadap rehabilitasi narkoba. Menurutnya, rehabilitasi perlu dipahami sebagai bagian dari proses pemulihan agar masyarakat yang terdampak narkotika mendapatkan dukungan yang tepat.

Pengalaman tersebut menjadi konteks tersendiri bagi visi Suyudi karena pendekatan pemberantasan narkotika yang dijalankannya di BNN tidak hanya mencakup penindakan, tetapi juga pencegahan dan rehabilitasi.

Dari Kritik Publik ke Pembenahan Polri

Pernyataan Suyudi mengenai kritik publik menjadi salah satu bagian penting dari visi yang disampaikannya dalam fit and proper test.

Jika nantinya resmi memimpin Polri, gagasan tersebut akan berhadapan dengan persoalan implementasi: bagaimana kritik masyarakat diterjemahkan menjadi evaluasi, bagaimana keluhan ditindaklanjuti, dan bagaimana pembenahan dapat diterapkan dari tingkat Mabes Polri hingga polda, polres dan polsek.

BACA JUGA:Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026: Sejarah, Tema, Upacara dan Maknanya

Karena itu, “Polisi Bersama Masyarakat” dalam forum DPR pada 1 Oktober 2026 merupakan visi yang disampaikan Suyudi sebagai calon Kapolri, bukan pernyataan mengenai kebijakan yang sudah diterapkan setelah dirinya menjadi Kapolri.

Sumber: disway dan berbagai sumber lainnya