DPRD Kota Malang Desak Reformasi Parkir: Warga Bayar, Harus Dapat Jaminan Keamanan

KLOJEN, DISWAYMALANG.ID–DPRD Kota Malang mendesak pembenahan total layanan parkir dengan menekankan bahwa retribusi yang dibayar masyarakat harus diimbangi dengan jaminan pelayanan dan keamanan.

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Muhammad Anas Muttaqin menegaskan bahwa parkir tidak boleh hanya dipandang sebagai sumber pendapatan daerah.

“Karena masyarakat sudah membayar retribusi, mereka harus mendapatkan hak pelayanan,” tegasnya, Kamis (9/4).

BACA JUGA:VIVIZ Resmi Akhiri Kontrak dengan BPM Entertainment, Ungkap Alasan di Balik Keputusan

Menurut Anas, aspek keamanan menjadi prioritas utama dalam pengelolaan parkir. Pengguna jasa parkir, kata dia, berhak mendapatkan jaminan kendaraan yang aman saat ditinggalkan.

Selain itu, ia menekankan bahwa seluruh retribusi parkir harus masuk secara resmi ke Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan bocor di lapangan.

DPRD menilai kondisi di lapangan masih jauh dari standar pelayanan. Ketidaktertiban tarif, lemahnya pengawasan juru parkir, hingga minimnya jaminan keamanan kendaraan masih menjadi persoalan klasik.

Anas juga menyoroti belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir yang telah disahkan.

Ia mendorong adanya standardisasi menyeluruh terhadap mitra pengelola parkir agar pelayanan menjadi seragam dan terukur.

BACA JUGA:Pemkot Malang Terapkan WFH 30 Persen ASN Mulai 10 April

“Parkir bukan sekadar pungutan. Ada hak publik yang wajib dipenuhi pemerintah,” ujarnya.

DPRD meminta Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Perhubungan segera melakukan pembenahan sistem parkir, mulai dari manajemen, pengawasan, hingga transparansi pengelolaan.

Langkah ini dinilai penting agar sektor parkir tidak hanya berfungsi sebagai sumber PAD, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Desakan ini juga sejalan dengan evaluasi capaian retribusi parkir yang dinilai belum optimal dibandingkan potensi yang ada.

Sumber: