Pemerintah Cabut Izin Sawit dan Segel 5 Tambang Pascabencana Sumatera

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID–Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk membenahi tata kelola sumber daya alam dan hutan di Sumatera. Upaya itu antara lain mencabut izin usaha skala besar 5 tambang yang dinilai berpotensi merusak lingkungan dan memperparah dampak bencana. Selain itu juga sawit dan izin pemanfaatan kayu hasil hutan.

“Pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan telah mencabut izin pemanfaatan lahan skala besar. Termasuk jutaan hektare izin perkebunan sawit dan izin pemanfaatan kayu hasil hutan,” ujar Pratikno dalam keterangannya, Jumat, 26 Desember 2025.

Kebijakan tersebut, menurut dia, merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap praktik pemanfaatan lahan yang tidak berkelanjutan dan berdampak pada kerusakan ekosistem. Terutama di wilayah rawan bencana.

Selain sektor kehutanan, pemerintah juga menindak aktivitas pertambangan yang dinilai berisiko terhadap kelestarian lingkungan. “Sebanyak lima perusahaan tambang telah disegel karena dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan,” tegas Pratikno.

Langkah penegakan hukum ini, lanjut Pratikno, menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak lagi mentolerir praktik usaha yang mengabaikan aspek lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan pascabencana tidak berhenti pada pemulihan fisik semata. “Kita tidak hanya memulihkan kondisi seperti semula, tetapi harus memastikan ke depan menjadi lebih baik,” kata Pratikno.

Prabowo Perintahkan Bekerja Tanpa Henti

Pratikno juga mengungksap, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga untuk bekerja tanpa henti dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat hingga kehidupan masyarakat terdampak benar-benar kembali pulih.

“Semua harus terus bekerja tanpa henti, mengerahkan sumber daya nasional untuk mempercepat penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sampai kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat pulih dan menjadi lebih baik,” ujarnya.

Hingga saat ini, kata Pratikno, pemerintah pusat bersama BNPB, TNI, Polri, serta pemerintah daerah terus bekerja keras mempercepat penanganan darurat dan masa transisi pemulihan di wilayah terdampak.

“Semua bergotong-royong di lapangan untuk memulihkan wilayah Sumatra. Fokus kita jelas, yakni keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, serta percepatan pemulihan,” imbuhnya.

12 dari 52 Kabupaten/Kota Terdampak Menuju Pemulihan

Berkat kerja keras tersebut, lanjut Pratikno, sebanyak 12 dari total 52 kabupaten/kota terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat kini telah memasuki fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan. Meski demikian, di Provinsi Aceh masih terdapat 10 kabupaten yang memperpanjang status tanggap darurat.

Ia menjelaskan, perpanjangan tersebut dilakukan agar seluruh upaya penanganan dapat berjalan optimal dan daerah benar-benar siap memasuki fase pemulihan pascabencana.

“Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan tanggap darurat warga terpenuhi secara maksimal, sekaligus mempersiapkan daerah masuk ke tahap pemulihan,” ujarnya.

Terkait proses pemulihan, Pratikno menyebut pemerintah tengah mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak. Selain itu, distribusi bantuan terus dilakukan melalui jalur darat, udara, dan laut, termasuk ke daerah-daerah yang masih terisolasi akibat kerusakan infrastruktur.

Sumber: