Disegel Kemenhut! 5 Lahan yang Diduga Tempat Pembalakan Liar Picu Banjir Sumatera

TAPANULI, DISWAYMALANG.ID–Lima titik lahan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkum) karena terindikasi melakukan pembalakan liar yng memicu banjir di Sumatera. Kelima lahan itu milik  perusahaan dan perorangan atau Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) di daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru dan DAS Sibuluan, Tapanuli.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho merinci lima lokasi itu adalah milik PT TPL sebanyak 2 area, JAM, AR, dan DP.

“Tim di lapangan telah menyegel lokasi-lokasi yang terindikasi melakukan aktivitas ilegal. Langkah ini adalah bagian dari upaya komprehensif verifikasi fakta, pengamanan tempat, serta penyiapan bukti untuk proses penegakan hukum yang adil dan transparan,” kata Dwi dalam keterangannya, Minggu, 7 Desember 2025.

Hasil analisis awal yang diperkuat verifikasi lapangan, kata Dwi, menunjukkan bahwa selain curah hujan ekstrem, terdapat indikasi kerusakan lingkungan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan DAS Sibuluan di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.

Ia menilai kerusakan tutupan hutan di lereng dan hulu DAS diduga menurunkan kemampuan tanah menyerap air. Sehingga hujan ekstrem lebih cepat berubah menjadi aliran permukaan (run-off) yang kuat, memicu banjir dan longsor.

Material kayu yang terbawa arus menunjukkan dugaan adanya aktivitas pembukaan lahan dan penebangan yang tidak sesuai ketentuan.

“Kami melihat pola yang jelas: di mana ada kerusakan hutan di hulu akibat aktivitas ilegal, di situ potensi bencana di hilir meningkat drastis. Aktivitas di PHAT yang seharusnya legal, terindikasi disalahgunakan menjadi kedok untuk pembalakan liar yang merambah ke kawasan hutan negara di sekitarnya. Ini adalah kejahatan luar biasa yang mengorbankan keselamatan rakyat,” ujar dia.

Dwi mengatakan Gakkum Kehutanan membentuk Tim Gabungan untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan terkait dugaan aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Dari hasil identifikasi awal, 12 subjek hukum baik yang berbentuk korporasi maupun perorangan diduga memiliki keterkaitan dengan gangguan tutupan hutan di wilayah hulu.

"Tim PPNS Balai Gakkum Sumatera saat ini juga sedang melakukan penyidikan atas dugaan pidana kehutanan pada salah satu subjek hukum, yaitu pemilik PHAT atas nama JAM, setelah ditemukannya 4 truk bermuatan kayu tanpa dokumen sah (SKSHH-KB)," katanya.

Dwi menambahkan pihaknya juga akan memanggil 12 subjek hukum tersebut untuk diperiksa pada Selasa, 9 Desember 2025. "Tim di lapangan telah melakukan penyegelan lokasi-lokasi yang terindikasi melakukan aktivitas ilegal. Langkah ini adalah bagian dari upaya komprehensif: verifikasi fakta, pengamanan tempat, serta penyiapan bukti untuk proses penegakan hukum yang adil dan transparan," pungkasnya.

Sumber: disway news network