1 tahun disway

Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Jadi Prioritas Utama APBD 2026 Kota Malang

Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Jadi Prioritas Utama APBD 2026 Kota Malang

--

KLOJEN, DISWAYMALANG.ID – Pemerintah Kota Malang memastikan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 benar-benar fokus pada kebutuhan dasar masyarakat. Dalam kerangka Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial menjadi prioritas utama.

Menurutnya, APBD tidak boleh sebatas angka di atas kertas, melainkan harus memberi dampak nyata bagi warga. “APBD harus memberi dampak nyata, bukan sekadar formalitas. Setiap rupiah yang kita belanjakan harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Fokus kita adalah pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja. Semua itu akan bermuara pada peningkatan kualitas hidup warga Kota Malang secara keseluruhan,” ujarnya saat rapat paripurna di DPRD Kota Malang, Senin (22/9).

Di bidang pendidikan, Wahyu memastikan alokasi anggaran akan diarahkan untuk memperkuat akses dan kualitas layanan. Mulai dari peningkatan sarana prasarana sekolah, bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, hingga program peningkatan kompetensi guru. Pemerintah berharap tidak ada anak Kota Malang yang tertinggal hanya karena kendala biaya maupun fasilitas.

Sementara untuk sektor kesehatan, Pemkot Malang akan memperkuat layanan kesehatan masyarakat melalui optimalisasi fasilitas puskesmas, peningkatan layanan rumah sakit daerah, serta penyediaan program kesehatan preventif. Upaya ini termasuk memastikan ketersediaan tenaga medis, fasilitas rawat jalan dan rawat inap yang memadai, serta layanan kesehatan ibu dan anak.

BACA JUGA:Unisma Gelar Oshika Maba 2025, 5.961 Mahasiswa Baru Ditanamkan Nilai Sosial dan Kepedulian Lingkungan

Selain pendidikan dan kesehatan, Wali Kota juga menekankan pentingnya kesejahteraan sosial dan penguatan daya beli warga. Program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran akan terus digulirkan, termasuk pemberdayaan ekonomi melalui UMKM, koperasi, dan sektor informal.

Di sisi lain, penciptaan lapangan kerja menjadi perhatian utama. Pemkot Malang akan mendorong investasi di sektor strategis sekaligus memperluas peluang kerja melalui program pelatihan vokasi. Dengan begitu, tenaga kerja lokal memiliki daya saing di pasar kerja yang semakin kompetitif.

BACA JUGA:Dari Hobi ke Cuan, Ini 9 Peluang Ekonomi Game Roblox untuk Anak Muda

Rapat paripurna DPRD Kota Malang ini menjadi tahapan krusial menuju penetapan APBD 2026. Jawaban Wali Kota atas pandangan fraksi-fraksi akan ditindaklanjuti dalam pembahasan lanjutan sebelum ditetapkan secara resmi.

Melalui arah kebijakan ini, Pemkot Malang berharap APBD 2026 tidak hanya menjadi instrumen keuangan, melainkan juga alat nyata untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan prioritas pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, Wali Kota Wahyu optimistis pembangunan Kota Malang akan semakin inklusif dan berkelanjutan. (ab)

Sumber: