10 Ribu Anak di Kabupaten Malang Putus Sekolah, Disdik Bentuk Tim 'Saber ATS' di 33 Kecamatan
Ilustrasi Gedung SD Negeri. Sepulu ribu lebih anak di Kabupaten Malang putus sekolah di jenjang pendidikan dasar. -halim/diswaymalang.id --
PAKISAJI, DISWAYMALANG.ID–Pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS) masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Berdasarkan data Dashboard ATS Pusdatin Kementerian Pendidikan Tahun 2025, tercatat 10.403 anak di Kabupaten Malang tidak lagi bersekolah pada jenjang dasar 9 tahun.
Data tersebut terdiri dari 2.595 anak di jenjang SD/MI sederajat, serta 7.808 anak di jenjang SMP/MTs sederajat. Dari jumlah itu, 3.629 anak berstatus drop out (DO), sementara 6.774 anak termasuk kategori lulus tidak melanjutkan (LTM).
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Malang Suwadji menyebut, faktor ekonomi masih menjadi penyebab utama banyaknya anak putus sekolah.
“Ekonomi yang lemah berimbas pada motivasi anak dan orang tua untuk melanjutkan pendidikan. Tak jarang, orang tua lebih memilih anaknya bekerja dibanding bersekolah,” ujarnya, Senin (3/11).
Sebagai langkah konkret, Disdik Kabupaten Malang telah membentuk tim sapu bersih (Saber) ATS di 33 kecamatan. Tim ini bertugas melakukan pendataan, pendekatan keluarga, dan mengawal anak-anak yang putus sekolah agar kembali ke bangku pendidikan.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan pendidikan Rp 1,2 juta per anak untuk mendorong ATS kembali belajar melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
“Tahun ini ada 454 anak yang sudah menerima bantuan tersebut,” jelas Suwadji.
Disdik juga menggencarkan verifikasi dan validasi data ATS di tingkat desa dan kelurahan. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI, serta didukung Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB).
“Kami juga melakukan desk verifikasi bersama operator satuan pendidikan agar data ATS akurat dan intervensinya tepat sasaran,” tambahnya.
Di sisi lain, Komisi IV DPRD Kabupaten Malang menyatakan dukungan penuh terhadap program pengentasan ATS. Ketua Komisi IV Zia’ul Haq menegaskan, isu anak putus sekolah sudah menjadi salah satu prioritas pengawasan DPRD.
“Harapan kami, Kabupaten Malang bisa segera menuju zero ATS. Angkanya memang tinggi, tapi banyak masyarakat di desa dan kelurahan yang meminta agar program ini terus digencarkan — salah satunya lewat pendidikan Paket B dan Paket C,” tegas Zia’ul Haq.
Sumber:
