Dilema Program MBG, Dosen FISIP UB: Perlu Evaluasi, Jangan Asal Jalan

LOWOKWARU, DISWAYMALANG.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang pemerintah sebagai terobosan untuk meningkatkan gizi masyarakat, terus jadi sorotan usai maraknya kasus keracunan massal di sejumlah daerah. Sorotan juga datang dari kalangan akademisi Universitas Brawijaya (UB), yang menilai program ini perlu evaluasi menyeluruh, bukan hanya sekadar berjalan demi memenuhi target.

Adalah Tia Subekti SIP MA, dosen Ilmu Pemerintahan FISIP UB, yang menegaskan bahwa sejak awal program MBG memang sarat pro-kontra. Ia mengakui niat pemerintah baik, mulai memperbaiki gizi, menekan angka kematian, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasi di lapangan justru memunculkan persoalan baru.

“Yang perlu dicek kembali adalah implementasinya seperti apa,” tegas Tia saat ditemui.

Sebagai masukan, Tia menyebut ada tiga hal penting yang harus diperhatikan:

1. Efektivitas – memastikan program benar-benar mencapai hasil yang diharapkan.

2. Efisiensi – memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan manfaat yang dihasilkan.

3. Ketepatan – memastikan program memberi dampak jangka panjang yang jelas bagi masyarakat.

BACA JUGA:Dinkes Daerah Diminta Percepat Penerbitan Sertifikat Layak Higiene dan Sanitasi untuk SPPG

Selain itu, aspek pemerataan distribusi dan kualitas pengawasan juga penting diperkuat agar kasus yang tidak diinginkan tidak terulang.

Selain itu, ia juga menyoroti aspek pemerataan dan kualitas pengawasan. Di sejumlah daerah, pihak yang terlibat dalam distribusi makanan dinilai belum sepenuhnya kompeten, sehingga rawan menimbulkan masalah termasuk risiko keracunan.

Meski melontarkan kritik, Tia menegaskan bahwa program MBG sebaiknya tidak dihentikan. Pasalnya, pemerintah sudah menanamkan investasi besar: mulai dari anggaran, pembentukan badan khusus, hingga rekrutmen ribuan SDM.

“Kalau dihentikan, akan sangat sayang sekali. Lebih baik diperbaiki dan diawasi secara ketat,” jelasnya.

BACA JUGA:Keracunan Massal MBG, Menkes Sebut Penyebabnya Beragam, dari Salmonella hingga Virus Hepatitis A

Sebagai solusi, Tia mendorong adanya pengawasan lebih ketat, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap distribusi. Ia menilai dengan sistem yang lebih terbuka, masyarakat bisa ikut mengawasi jalannya program sehingga penyimpangan bisa diminimalisasi.

Sumber: