JAKARTA, DISWAYMALANG.ID–Kementerian Pertanian berkoordinsi dengan aparat penegak hukum menyegel gudang beras milik PT Multazam Sabang Group, perusahaan yang diduga melakukan impor 250 ton beras tanpa izin pemerintah pusat. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah mendapatkan laporan penyegelan tersebut, Minggu siang (23/11) sekitar pukul 14.00 WIB.
"Sekitar jam 02.00 (dini hari) kami terima laporan ada beras masuk Sabang, 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam. Langsung disegel. Ini berasnya, kami perintahkan tidak boleh keluar," kata Mentan Amran dalam konferensi pers di Jakarta, siang tadi.
Ia menegaskan, penyegelan tersebut disertai instruksi untuk mengusut seluruh pihak yang terlibat. "Kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya," ujarnya.
Amran juga mengungkapkan adanya indikasi bahwa pemasukan beras ilegal itu sudah direncanakan sebelum adanya persetujuan pemerintah. "Rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan, memang sudah direncanakan," katanya.
Lebih lanjut, Mentan Amran menegaskan, sikap pemerintah selaras dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang melarang pembukaan keran impor karena stok beras nasional mencukupi. Ia menyebut stok beras bahkan sempat mencapai 4,2 juta ton dan saat ini berada di kisaran 3,8 juta ton.
"Perintah Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak," tegasnya.
Selain penyegelan di Sabang, Amran mengatakan pihaknya juga menerima laporan awal mengenai dugaan pemasukan beras di daerah lain.
"Kami bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia, ke Sabang. Bahkan kami dapatkan juga laporan, dugaan di Batam ada yang masuk. Tetapi itu belum bisa dipastikan,"ungkapnya.
Pemerintah memastikan akan terus memantau dan menindak setiap upaya pemasukan beras ilegal demi menjaga stabilitas pangan nasional.