JAKARTA, DISWAYMALANG.ID–Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mempercepat pengembangan ekosistem ketenagalistrikan berbasis energi baru terbarukan (EBT). Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Dadan Kusdiana saat hadir dalam gelaran Electricity Connect 2025 di Jakarta.
Diungkapkannya, pemerintah telah menetapkan peta jalan menuju target net zero emission pada 2060 atau lebih cepat, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.
"Ada beberapa kebijakan strategis dalam PP 40/2025. Yang paling utama adalah memaksimalkan potensi EBT di negara ini. Kami menargetkan 19–23% bauran energi nasional pada tahun 2030 berasal dari EBT," katanya kepada awak media. Event ini berlangsung 19 – 21 November 2025.
Target Bauran Energi dan Komitmen Internasional
Dadan menjelaskan bahwa agenda transisi energi juga tertuang dalam Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) yang akan dibahas pada Konferensi Perubahan Iklim Dunia COP30 di Brasil.
Dalam dokumen tersebut, pemerintah menargetkan penurunan penggunaan bahan bakar fosil di sektor energi dari 34% pada 2019 menjadi 29% pada 2024. "Angka ini menunjukkan bahwa transisi kita dalam hal energi bersih membuahkan hasil yang baik," ucapnya.
79% Pembangkit Baru Hingga 2034 Berbasis EBT
Sementara itu, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wanhar, menyampaikan bahwa pemerintah telah memformulasikan peta transisi energi bersih di subsektor ketenagalistrikan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) serta Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034.
Dalam dua dokumen tersebut, pemerintah merencanakan pembangunan pembangkit listrik hingga 2034 mencapai 120 Gigawatt (GW), di mana 79% di antaranya akan berasal dari pembangkit EBT.
"Penambahan kapasitas pembangkit ini akan didukung oleh pembangunan Super Grid dan sistem penyimpanan energi untuk menjamin fleksibilitas dan keandalan sistem kelistrikan nasional," terangnya.
Target Kelistrikan Antarpulau
Super Grid tersebut akan menghubungkan sistem tenaga listrik antarwilayah dan antarpulau secara bertahap. Pemerintah menargetkan sejumlah proyek interkoneksi penting, antara lain:
- Sumatra–Jawa: 2029
- Sumatra–Bintan–Batam: 2031
- Bali–Lombok–Sumbawa: 2035
- Kalimantan–Jawa: 2040
- Sumbawa–Flores dan Kalimantan–Sulawesi: 2041
- Sumbawa–Sulawesi: 2045
"Super Grid menjadi kunci transisi energi menuju net zero emission 2060. Ini akan mengatasi mismatch sumber EBT dengan pusat permintaan listrik, serta memungkinkan pertukaran energi antarpulau," bebernya.
PLN Siapkan 48.000 kms Jaringan Transmisi Hijau
Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero), Suroso Isnandar memaparkan lebih rinci rencana perusahaan dalam mendukung transisi oleh pemerintah.
PLN menargetkan pembangunan 48.000 kilometer sirkuit (kms) jaringan transmisi hijau dan 200.000 kms jaringan distribusi untuk mengakomodasi suplai listrik dari pembangkit EBT.
Namun demikian, ia mengingatkan adanya sejumlah tantangan besar yang harus dituntaskan untuk mewujudkan visi tersebut.
"Tantangan kita antara lain teknologi Smart Grid, kapasitas baterai yang mampu menampung listrik EBT secara masif, hingga besarnya kebutuhan investasi," paparnya.
Menurutnya, pembangunan seluruh infrastruktur tersebut membutuhkan kolaborasi lebih luas. "Kita menjalankan separuh saja dari ini, itu pun sudah sangat masif. PLN tidak akan bisa sendiri dalam investasi sebesar itu. Karena itu, sektor swasta kita ajak untuk turut serta," tegasnya.