JAKARTA, DISWAYMALANG.ID–Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Senin, 27 Oktober 2025. Kemenhaj menyampaikan kabar baik bagi calon jemaah haji, yaitu biaya perjalanan jemaah akan turun Rp 1 juta dibandingkan tahun sebelumnya.
Menanggapi itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengapresiasi upaya penurunan biaya tersebut. Namun, dia menilai pola kerja Kementerian Haji dan Umrah masih sama seperti ketika berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag.
"Kami melihat cara menyajikan ini tidak ada perubahan, masih tetap dengan Dirjen PHU cara menyajikannya. Polanya masih sama. Kami belum melihat semangat Kementerian Haji. Belum. Kami enggak tahu itu menyelesaikan persoalan nusuk, kita gak tahu," kata Marwan dalam rapat.
Ia juga menyoroti mekanisme verifikasi jemaah haji yang berhak berangkat yang dinilai masih belum jelas. "Kita gak tahu yang mana yang harus diverifikasi, berdasarkan kuota daftar tunggu atau besaran umat muslim per provinsi," ungkapnya.
Selain itu, Marwan menyinggung transparansi dalam seleksi penyediaan transportasi udara, serta menilai bahwa penurunan biaya Rp 1 juta belum cukup berdampak.
"Ini belum masuk angka bancakan, kalau kita masukan angka bancakan harus turun Rp 5 triliun dari Rp 17 triliun. Jadi kalau bancakan Rp 5 triliun ditambah Rp 1 triliun, berarti Rp 6 triliun harus turun, kalau ini semangatnya Kemenhaj. Kalau ini semangatnya masih Dirjen PHU, belum ada yang berubah. Karena itu kita ingin mendalami," ujarnya.