MALANG, DISWAYMALANG.ID–Dukungan terhadap petisi menuntut Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi transparan atas kacaunya pendaftaran Surat Dukungan Utama Working Holiday Visa (SDUWHV) 2025 ke Australia di change.org cukup ngebut. Dalam waktu sembilan jam, terjadi pertambahan 1.180 dukungan.
Pada Minggu, 19 Oktober 2025, pukul 10.15 WIB pagi tadi, masih 1.249 dukungan. Namun dilihat Diswaymalang.id sembilan jam kemudian pada pukul 19.15 WIB, angkanya bertambah menjadi 2.429 dukungan. Dukungan terhadap petisi ini bisa dilakukan dengan mengisi formulir di sini.
Petisi yang dikirim oleh ‘Anak Muda Indonesia yang percaya Indonesia Emas bebas KKN itu juga dilampiri bukti percakapan via WhatsApp antara perantara oknum yang menjual slot SDUWHV dengan peserta ‘War’ SDU WHV.
Perantara oknum itu menawarkan harga Rp150 juta untuk 1 slot SDUWHV, dengan DP atau uang muka Rp50 juta. Setelah itu, berikan data diri pendaftar SDUWHV. Kekurangannya yang Rp100 juta dibayarkan setelah pendaftar dipastikan mendapatkan slot.
“DP 50. Kasi data. Sisa ketika fix keluar,” tulis perantara oknum kepada salah seorang peserta ‘War’ SDUWHV dalam percakapan via WhatsApp.
Percakapan penawaran slot SDUWHV senilai Rp150 juta kepada peserta 'War' yang dilampirkan pada petisi meminta KPK membongkar KKN dalam pendaftaran SDUWHV 2025 (foto: change.org)--
Petisi ini menuntut audit independen terhadap pendaftaran SDUWHV 2025 karena diduga diwarnai kolusi, korupsi, dan nepotisema (KKN). Petisi meminta audit independen oleh KPK dan Ombudsman RI terhadap pendaftaran SDUWHV ke Australia 2025.
(Menuntut) “Audit independen terhadap mekanisme seleksi oleh lembaga seperti Ombudsman RI atau KPK RI karena adanya dugaan praktik jual beli kuota (SDUWHV, red). Calon pendaftar ditawari membayar sejumlah uang dengan kisaran Rp15 juta sampai Rp150 Juta per orang untuk bisa memenangkan SDUWHV dan mendaptkan slot….” Demikian bunyi petisi tersebut.
Petisi ini dikirim ke sejumlah pihak, antara lain:
- Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia
- Menteri Luar Negeri Indonesia
- Kedutaan Besar Australia di Jakarta
- Komisi Pemberantasan Korupsi RI
Seperti diberitakan Diswaymalang.id, ‘War’ SDUWHV yang digelar Ditjen Imigrasi dua hari memang bermasalah. Pada hari pertama, Rabu, 15 Oktober 2025, laman SDUWHV tidak bisa diakses sejak dibuka pukul 09.00 sampai sore. Karena itu, malamnya yakni sekitar pukul 21.00 WIB, Imigrasi mengumumkan reschedule ‘War’ dilaksanakan pada Jumat, 17 Oktober 2025. Namun lagi-lagi laman SDUWHV tidak bisa diakses.
Sorenya sekitar pukul 16.00 WIV di grup-grup pesert ‘War’ di platform WhatsApp maupun Telegram beredar capture-capture bahwa kuota sudah terisi 4.000. Ngebut bertambah lagi, hingga akhirnya kuota penuh menjelang pukul 17.00 WIB. Kemudian sejumlah peserta mendapatkan email untuk segera ‘mengajukan permohonan’ melalui laman SDUWHV. Diberi waktu 15 menit. Dan, mereka yang mendapat email ini yang akhirnya lolos.