Cak Imin: Rencana Program Pemutihan BPJS Kesehatan Belum Tuntas Dibahas

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID --Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan, skema dan teknis pelaksanaan program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan masih belum tuntas dibahas oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Pernyataan ini disampaikan Cak Imin usai pertemuan tertutup dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Kamis, 16 Oktober 2025.

Sebelumnya, wacana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 23 juta peserta telah menjadi perhatian publik dan mendapat sinyal positif dari Presiden. Namun, Cak Imin menekankan bahwa masih banyak detail teknis dan aspek regulasi yang harus diselesaikan.

"Nanti, nanti kita atur. Masih belum tuntas (dibahas)," ujar Cak Imin singkat kepada awak media.

Penegasan ini muncul di tengah optimisme sebelumnya dari berbagai pihak mengenai realisasi program tersebut, bahkan sempat ditargetkan rampung pada November 2025.

Diskusi lebih lanjut diperlukan untuk menentukan skema yang paling tepat, terutama terkait alokasi anggaran dan dasar hukum kebijakan ini.

 

Nilai Tunggakan Capai Rp7,6 Triliun

Wacana pemutihan ini bertujuan untuk mengaktifkan kembali status kepesertaan jutaan warga yang terhambat mengakses layanan kesehatan akibat menunggak iuran.

Sebelumnya, Ghufron Mukti selaku Direktur Utama BPJS Kesehatan menyebutkan bahwa total nilai tunggakan iuran yang direncanakan untuk dihapus mencapai Rp7,6 triliun, belum termasuk denda dan kewajiban lain yang masih dalam tahap verifikasi.

Cak Imin optimistis pemerintah memiliki kemampuan untuk melunasi tunggakan ini, meski mengakui bahwa secara aturan, tunggakan iuran BPJS Kesehatan dianggap sebagai piutang negara.

"Saya terus berusaha agar tunggakan utang seluruh peserta BPJS ini segera dibebaskan. Jadi tidak dianggap utang lagi. Semoga sukses bulan depan ini. Setelah tunggakan dilunasi oleh pemerintah, maka semua peserta bisa memulai iuran baru," kata Cak Imin.

Pemerintah berencana memastikan kebijakan pemutihan tunggakan ini akan menjadi langkah besar untuk memperluas akses kesehatan yang lebih adil dan merata, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan. Masyarakat diminta untuk menunggu pengumuman resmi terkait detail dan tanggal pelaksanaannya.