JAKARTA, DISWAYMALANG.COM-- Kabar baik bagi pelaku usaha mkro, kecil dan menengah (UMKM), termasuk UMKM di Malang Raya. Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) sedang mengusulkan insentif serta inovasi pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan KUR Agregator.
Plt Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Temmy Satya Permana mengatakan, pemerintah selama ini menempatkan pembiayaan bagi UMKM sebagai isu penting. "Telah banyak kebijakan pembiayaan bagi UMKM, pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk modal kerja pelaku usaha mikro dan restrukturisasi kredit," jelas Temmy dalam keterangan resminya pada Kamis 3 Oktober 2024.
Kebijakan lain yang penting adalah arahan pemerintah untuk porsi pembiayaan bagi UMKM sebesar minimal 30 persen dari total kredit perbankan. Serta, memberikan program KUR klaster yang sangat membantu usaha produktif yang dimiliki para pelaku usaha mikro dan kecil dalam suatu klaster.
Selain itu, lanjut Temmy, penyaluran KUR juga meningkat setiap tahunnya. Tahun ini ditargetkan hingga Rp 297 triliun. Sehingga, masih tersisa sekitar 47 persen kebutuhan pembiayaan UMKM yang belum dapat terlayani oleh lembaga jasa keuangan di bawah OJK.
Kurang Ribuan Triliun
Kendati merupakan salah satu sektor industri yang menjadi penyumbang perekonomian nasional, saat ini masih ada ketimpangan antara permintaan dan suplai pembiayaan UMKM.
Dilansir dari hasil kajian Ernts and Young dan AFPI (2023), kebutuhan pendanaan pada tahun 2026 nanti adalah sebesar Rp4.300 triliun, dan suplai hanya Rp1.900 triliun. Dengan kata lain, permintaan kredit sangat besar namun ketersediaan kredit dari lembaga keuangan masih terbatas.
Data dari KeMenkopUKM, mayoritas penerima kredit UMKM adalah usaha mikro sebesar 46,21 persen. Diikuti oleh usaha kecil sebesar 31,26 persen, dan menengah sebesar 22,53 persen.
Plt Deputi Temmy menambahkan bahwa dirinya juga tidak yakin apakah target porsi kredit perbankan ke UMKM yang sebesar 30 persen akan mampu tercapai. Namun hal itu dapat didukung melalui pembiayaan klaster, aggregator, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Sampai saat ini baru sekitar 19,6 persen. Maka, ada pekerjaan rumah yang belum selesai," ujarnya.
Temmy menekankan, melalui mekanisme rantai pasok agregator, memperluas jangkauan ini dapat membantu mengatasi masalah kredit rantai pasok melalui skema supply chain financing
"KUR Klaster misalnya yang ada saat ini, dapat memperkuat rantai pasok dengan mendukung perajin lokal dalam meningkatkan produksi dan memperluas jangkauan pasar," tambah Temmy
Mengacu ke data di e Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), untuk rantai pasok Pemerintah dan BUMN, terdapat lebih dari 8.146.219 produk dan 346.857 penyedia UMKM. Tetapi realisasi transaksi belanja produk UMKM baru mencapai Rp208,5 triliun dari total belanja sebesar Rp844,2 triliun.
"Kami berharap realisasi tahun ini bisa mencapai Rp 400 triliun, semua UMKM dapat mengambil manfaat dari program ini," pungkas Temmy. (*)